Suara Perwakilan Rakyat, Penggunaan Anggaran Harus Transparan.

PALANGKARAYA. INDEXBERITA.COM Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyepakati rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk memfokuskan kembali Penyakit Corona Virus atau Covid-19 yang melanda daerah Kalteng. Meski menyetujui DPRD Kalteng memberikan masukan dan catatan kepada Pemerintah dalam hal penggunaan anggaran tersebut. Dipublikasi 25/4/20

Kesepakan tersebut disampaikan dalam rapat badan anggaran (Banggar) internal DPRD Kalteng, yang dilangsungkan di gedung dewan, Kamis (23/4/2020)lalu.

Dalam pernyataan resmi kepada para wartawan, usai rapat banggar yang dihadiri Anggota Banggar dari masing-masing Fraksi kemarin, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno mengatatakan tentang hal-hal yang didukungnya dan mendukungnya dengan mewujudkan orientasi anggaran tersebut.

“Kita dari DPRD baru melaksanakan rapat banggar, di mana inti nya kita melakukan pembicaraan dengan anggarannya termasuk anggaran yang ada di DPRD. Namun, harapan kita eksekutif bisa transparan dalam hal penggunaannya, ”kata Wiyatno.

Dalam Jawabnya, dia juga meminta pihak eksekutif memaparkan kebutuhan nyata untuk gugus tugas penanganan Covid-19 di Bumi Tambun Bungai ini.

Karena, jika dibandingkan dengan Kalimantan Selatan (Kalsel) yang statusnya sudah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penduduknya dua kali lipat dari Kalteng anggarannya hanya bertambah Rp400 miliar lebih.

“Kalsel APBD jauh lebih besar dari kita, anggaran mereka hanya Rp400 miliar sekian, Sejarah Kalteng bisa sampai Rp689 miliar sekian,” terang legislator dari PDI Perjuangan ini.

Kemudian, pihaknya dari DPRD Kalteng juga meminta para penegak hukum untuk ikut membantu anggaran Covid-19 tersebut. Karena pihaknya mengharapkan, anggaran yang cukup besar ini betul-betul digunakan transparan dan tepat sasaran, silahkan lembaga lembaga lain ikut mengawasi uang Rakyat.

“Aparat penegakan hukum kita harus ikut berpartisipasi, mohon maaf karena ini tahun politik, kita ingin kan anggaran ini betul-betul digunakan untuk penanganan Covid-19,” tegasnya.

Pihaknya dari DPRD Kalteng juga prihatin dengan kondisi saat ini, di mana saat ini beberapa agenda penting juga belum bisa menerapkan karena ingin fokus membahas wabah yang sekarang ini sedang menghantui seluruh Negara tersebut. Dibahas, beberapa agenda Dewan juga tertunda seperti pilkada masa sidang, karena belum dilaksanakan reses DPRD Kalteng.

Pihaknya juga meminta surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Kalteng, di mana penunjuknya terkait dengan semua pengeluaran yang akan melakukan pencairan harus disetujui Gubernur.

Hal ini, kata dia, bisa saja menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang harus melakukan pekerjaan pencairan terhambat.

“Jadi saya tegaskan, kita membahas dengan dia atau memfokuskan kembali untuk penanganan Covid-19 ini, dengan catatan penggunaannya transparan, diawasi penegak hukum dan keuangan kita harus tetap berjalan, maka itu kita minta agar dilaksanakan, ”pungkasnya.

Rasionalisasi APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 yang disetujui kemarin juga mendapatkan masukan, saran juga kritik tajam dari tujuh Anggota Banggar yang mewakili fraksi masing-masing di DPRD Kalteng.

1.Y Freddy Ering / Ketua Fraksi PDI Perjuangan

BTL seperti Bansos dan Hibah Harus Dirasionalisasi

Dalam kesempatan kemarin, pihaknya dari Fraksi PDI Perjuangan menyayangkan sikap Pemprov yang langsung mengatur anggaran dari sebelum nya Rp500 miliar menjadi Rp687 miliar lebih baik dari yang ada saat ini. Bahkan untuk DPRD pun saat ini belum disampaikan, sehingga terkesan tidak ada dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Kemudian, Anggaran dalam SKB anggaran dimasukan pada pengeluaran tidak terduga tetapi tidak akuntabilitas dan disetujui harus diperketat. “Pada SKB itu, Dewan juga akan menggunakan anggaran tersebut dan kita akan memplototi itu,” kata Freddy.

Pihaknya juga melihat alokasi anggaran tidak ditentukan, karena masing-masing SOPD pemangkasan yang dilakukan bervariasi 60, 50 dan ada yang 40 persen.

“Hal lain juga, karena dalam struktur APBD ada Belanja Tidak Langsung (BTL) yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah, seperti hibah, bansos dirasionalisasi juga bukan hanya SOPD,” tegasnya.

2. Bryan IskandaR / Ketua Fraksi Partai NasDem

Tolak Anggaran Covid-19 Ditaruh di Belanja Tidak Terduga

Meskipun pertimbangan anggaran untuk penanganan Covid-19, pihaknya harus membayar kejujuran penggunaan anggaran tersebut dengan data yang akurat dan disampaikan kepada khalayak umum. Kemudian, pihaknya juga meminta agar anggaran penanganan Covid-19 ini dibuat mata anggaran khusus, dengan nama mata anggaran penanganan Covid-19.

“Kami dari Fraksi Partai NasDem memiliki penolakan terhadap SKB ini, karena anggaran pertanggungan Covid-19 ini ditaruh di belanja tidak terduga. Karena akan sangat sulit sekali untuk kita sebagai lembaga yang melakukan pengawasan untuk menyelamatkannya. Kedepannya menjadi masalah kita juga nanti yang kena, ”kata Bryan.

3. Hj Siti Nafsiah / Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar

Bentuk Tim Pengawasan Penyaluran JPS

Fraksi Partai Golkar juga memberikan masukan dan catatan, meminta meraka meminta anggaran sebagaimana dimaksud dan angka-angka harus jelas. Karena ada peningkatan angka dari rapat pertama dari Rp.500 miliar menjadi Rp.680 miliar lebih. Apakah angka yang ditentukan tersebut sudah sesuai dengan angka yang diperlukan di lapangan.?

Dalam rapat awal dengan anggaran Rp.500 miliar, rapat Rp.200 miliar untuk kesehatan, Rp.200 miliar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), Rp.70 miliar untuk anggaran ekonomi dan sosial dan Rp.30 miliar untuk administrasi.

“Makanya perlu penjelasan JPS, kita harus menunggu DPRD membuat tim pengawasan harus melaksanakan JPS ini betul-betul sampai ke masyarakat. Karena kita khawatir banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada tahun ini, ”kata Nafsiah.

4. H.Purman Jaya / Ketua Fraksi PKB

Anggaran Pusat Hingga Desa Siapkan Untuk Bansos

Meskipun menyangkal ada pemotongan anggarannya, mereka menilai jika masing-masing pos anggaran yang ada rata-rata 20 persen maka anggaran sekitar Rp.500-680 miliar untuk penanganan covid-19 bisa terpenuhi.

Terpenting kata dia, data kependudukan di Kalteng harus valid, agar nanti bantuan yang disampaikan dapat tepat sasaran.

“Ini penting, opsi seandainya untuk memutus mata rantai ini dengan mengunci , anggaran Bansos bisa tepat sasaran. Maka itu, kita sarankan , ini hanya tidak bisa dibaca Provinsi. Kecuali dari pusat, provinsi, kabupaten bahkan jika memang bisa ADD digunakan bahkan jika ada dari pihak swasta anggarannya disatukan. ”Kata purman Jaya.

5. HM Sriosako / Ketua Fraksi Partai Demokrat

Ajukan Nota Protes

Meskipun pertimbangan anggaran tersebut, pihak dari Fraksi Partai Demokrat menyayangkan SKB tiga menteri ini memberikan wewenang penuh kepada Gubernur Kalteng dalam persyaratan anggaran Covid-19 tersebut, sehingga kewenangan DPRD sebagai mitra Pemerintah terabaikan.

“Oleh sebab itu kami meminta kepada Ketua agar nanti kami meminta kami mempertanyakan kepada Menteri. Kemudian dalam petunjuk Presiden itu kan dalam masa pandemi korona rakyat ini tidak boleh disetujui, bukan anggaran untuk ketahanan pangan kita malah dipangkas, harusnya diperkuat, ”kata Sriosako.

6.Tomi Irawan Diran / Ketua Fraksi Gabungan PAN, PPP, PKS, PERINDO dan Hanura

Harus Transparan terbuka untuk umum

Karena anggaran cukup besar, maka pihaknya meminta agar penggunaannya bisa dilaksanakan transparan.

“Anggaran pemeliharaan Covid-19 ini sangat besar, kami menggunakan agar apa pun bentuk penggunaannya harus terbuka dan transparan,” kata Tomy.

7. Kuwu Senilawati / Anggota Fraksi Partai Gerindra

Mengapa Anggaran Lebih Besar dari Kalsel

Kuwu mengatakan, pihaknya menyetujui ada yang rasionalisasi agar penanganan Covid-19 di daerah ini bisa berjalan maksimal. Namun, tentu saja realistisisasi harus dihitung dan data-data yang valid.

“Kalau kita melihat data Kalteng hanya 700 KK, sementara Kalsel sudah PSBB mereka memakai anggaran Rp400 miliar lebih bisa, sedangkan anggaran kita Rp.680 Meliar belum PSBB,” kata Kuwu.(Manghadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *