MOJOKERTO, Indexberita.com – Modus penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar dengan memanfaatkan kendaraan yang telah dimodifikasi berhasil diungkap Satreskrim Polres Mojokerto. Sebuah mobil Isuzu Panther LS diduga digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan solar sebelum dijual kembali kepada konsumen.
Kasus tersebut terungkap setelah kepolisian melakukan penyelidikan menyusul adanya informasi mengenai kelangkaan BBM di wilayah Kabupaten Mojokerto.
Dari hasil pengembangan penyelidikan, petugas menemukan satu unit mobil Isuzu Panther LS warna abu-abu tua metalik yang diduga digunakan dalam aktivitas penyelewengan solar bersubsidi.
Kendaraan tersebut tidak lagi dalam kondisi standar. Di dalamnya terdapat tangki tambahan berkapasitas sekitar 50 liter yang dipasang khusus untuk menampung BBM.
Kapolres Mojokerto AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, aktivitas tersebut telah dilakukan pelaku sejak 2025.
Solar yang berhasil dikumpulkan kemudian dipasarkan kembali kepada para petani untuk memenuhi kebutuhan operasional mesin traktor.
Dari bisnis yang diduga melanggar aturan tersebut, pelaku ditaksir memperoleh keuntungan sebesar Rp84.672.000.
Pengungkapan perkara ini dipaparkan dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Jumat (13/11/2026). Kapolres didampingi Kasat Reskrim AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., serta Kasi Humas IPTU Toni.
Dalam kesempatan itu, polisi memperlihatkan langsung mobil Panther yang digunakan sebagai sarana pengangkutan sekaligus menunjukkan konstruksi tangki tambahan yang dipasang di kendaraan tersebut.
Kapolres menegaskan, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi menjadi perhatian serius kepolisian. Sebab, solar subsidi merupakan bantuan pemerintah yang seharusnya dinikmati masyarakat sesuai ketentuan, bukan dimanfaatkan sebagai ladang keuntungan melalui praktik ilegal.
Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Dalam ketentuan tersebut, pelanggaran penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dikenai hukuman penjara maksimal enam tahun serta denda paling banyak Rp60 miliar.
