Category Archives: Politik
Antar Sugianto – Eddy Menuju KPU Kalteng. ini Beritanya.
Foto.Antar Sugianto – Eddy Menuju KPU Kalteng. ini Beritanya.
Palangka Raya Indexberita com | Sugianto Sabran – Eddy Pratowo dengan jalan kaki di iringi Partai pengusung, non perlemen partai pendukung dan simpatisan
terbuka di barisan depan saat menuju KPU Kalteng untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada 2020 6/9/20.
Setelah dua pasangan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur telah di sambut Ketua KPU dan Bawaslu Kaltengmenyetahkan berkas pendaftaran , yakni pasangan Sugianto Sabran – Eddy Pratowo di saksikan oleh ketua KPU Kalteng, ketua Bawaslu Kalteng pendukung dan simpatisan
Hari ini pukul 20.15 WIB Bacalgub dan wabacalgub dan seluruh partai yang bergabung resmi mendaftarkan diri, sebagai calon Gubernur dan wakil Gubernur Kalteng pada Pilkada 2020 .
Pendaftaran Sugianto – Eddy di Kantor KPU Kalteng sebagai calon Gubernur dan wakil Gubernur Kalteng tersebut, diiringi ribuan pendukung dan disimpatisanya, Minggu (6/9/20).
Rombongan dengan Bapaslon, diberangkatkan dari Sekretariat PDIP dan melewati rute jalan imam Banjol dan jalan Jend. Sudirman yang sudah ditentukan panitia.
Ribuan pendukung dari pengusung dan pendukung serta simpatisan yang ada di Palangka Raya yang memadati jalan di tambah dengan arak-arakan tarian tarian daerah dikawal mobil patroli Lantas Polda Kalteng dan Polresta Palangka Raya yang menuju Kantor KPU Kalteng.
” Kami siap maju dan mohon doanya ,,” ucap Sugianto Sabran.
( As/Had)
Pungkasidai Dan Titik Masudah Calon Bupati Mojokerto Dan Wakil Dapat Rekom Dari PKB
Foto.Pungkasidai Dan Titik Masudah Calon Bupati Mojokerto Dan Wakil Dapat Rekom Dari PKB
Mojokerto .INDEXBERITA.COM DPC PKB Kabupaten Mojokerto menyerahkan rekomendasi bakal calon bupati dan Wakil Bupati Mojokerto H.Pungkasiadi, SH dan Titik Masudah pada Pemilukada Mojokerto tahun 2020 oleh Ketua DPW PKB Jawa Timur, DR.(HC) H.A. Halim Iskandar, Sabtu (8/8/2020) di Kantor DPC PKB Kabupaten Mojokerto, Jalan
Ketua DPW PKB Jawa Timur mengatakan kontrak jamiyah dengan Nahdlalul Ulama dengan kantor NU setempat merupakan syarat Mutlak setelah mendapatkan rekomendasi dari PKB.
“PKB lahir untuk NU, jadi kontrak jamiyah ini tidak bisa ditawar. Kalau tidak mau, yasudah mumpung belum daftar di KPU. Saya minta Fraksi tegak lurus ke depan. Jangan milah milih, karna nanti akan langsung berhadapan dengan PKB pusat. Jadi kalkulasi kita adalah 65%. Tinggal kita buktikan nanti, utamanya pak Pungkasiadi dan bu titik ini. Targetnya 304 desa tanpa kemiskinan dan memiliki kualitas pendidikan, target kami adalah menang 55 % di setiap desa,” pungkas Halim.
Sementara itu, Calon Bupati Mojokerto, Pungkasiadi mengucapkan terima kasih atas amanah rekomendasi dari PKB.
“Terkait kontrak jamiyah dengan NU saya sangat siap dan setuju karna saya sudah sangat suka NU dari dulu. Saya awalnya dari Kecamatan, hingga menjadi wakil Bendahara PCNU Kabupaten Mojokerto. Kalau pesan Pak halim atas rekomendasi ini hanya 1. Yaitu menang menang dan menang. Semoga dengan kemenangan kita, nantinya Mojokerto bisa semakin sejahtera,” ujar Pungkasiadi.
Dan sambutan yang terakhir datang dari Calon Wakil BupatiBupati Mojokerto, Titik Masudah. Dalam sambutannya ia mengatakan harus berfikir 1000 kali untuk mau dipinang menjadi Calon Wakil Bupati Mojokerto.
“Sampai akhirnya, saya memutuskan untuk siap menjadi Calon Wakil Bupati Mojokerto. Dengan rekomendasi yang pas 20 kursi ini, kita harus menang, menang dan menang seperti amanah dari Pak Halim tadi,” kata Titik.
Perlu diketahui pasangan Pungkasiadi – Titik resmi mendapatkan rekom dari PDIP (9kursi), PBB (1 Kursi) dan PKB (10 Kursi) jadi total ada 20 kursi untuk bekontestasi di Pilkada 2020. (Syim)
H.Nadalsyah Bukan Mundur, Tapi Cinta Masyarakat Barito Utara.
PALANGKARAYA.INDEXBERITA.COM Muara Teweh – Kancah Politik selalu bergelombang naik turunnya suhu suhu Poltik di negeri ini, termasuk kancah Politik di Kalteng , Pernyataan sikap H. Nadalsyah bisa di bilang Top Jentelmen Munhat ( Murni Hati), Dengan selalu berserah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan dengan mengambil Hikmah di bulan Ramadhan, saya H. NADALSYAH menyampaikan pernyataan sikap melalui Pers Rilis sebagai berikut :
Hari ini Jum’at 24./4/20.
Mumen ini memperhatikan kondisi bangsa Indonesia secara umum, Kalimantan Tengah dan khusus nya Kabupaten Barito Utara Kalteng yang sedang berjuang menghadapi musibah pandemi Covid 19, dimana kemungkinan baru akan berakhir secara benar-benar di akhir Tahun 2020, maka saya memutuskan untuk tidak mencalonkan diri pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalteng Tahun 2020.
Dengan perhitungan bahwa dampak musibah pandemi Covid 19 ini sangat terasa oleh masyarakat Barito Utara Kalteng dan bahkan kemungkinan akhir 2020 dan Tahun 2021 masih dalam masa pemulihan dampak musibah Pandemi Covid 19 di segala sektor, maka saya tidak ingin meninggalkan masyarakat Barito Utara dan saya berniat akan berjuang dan memulihkan dampak musibah pandemi Covid 19 ini dengan tetap berada ditengah tengah masyarakat Barito Utara.
Kepada semua pendukung, simpatisan yang selama ini telah berjuang di lapangan memperkenalkan saya kepada masyarakat umum, saya ucapkan terima kasih dan mohon ijinkan kami untuk membangun Barito Utara sampai tuntas dulu pasca dampak musibah pademi covid 19. Dan memajukan Barito Utara yang lebih terkenal, mandiri dan jaya.
“Demikian Pers Rilis ini saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih.” Pungkas Nadalsyah.(Hadi)
Partai PKB Secara Resmi Membuka penjaringan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto
Foto.Partai PKB Secara Resmi Membuka penjaringan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto
MOJOKERTO.SOROTINDOMEDIA.COM Bertempat di kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPC Kabupaten Mojokerto Minggu (16/2/2020) telah melounching Penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto dikantor DPC-PKB jalan Raya Jabon Mojokerto.
Ketua DPC PKB Kabupaten Mojokerto Hj Ayni Zuroh, SE, MM menyampaikan bahwa secara resmi partai PKB Kabupaten Mojokerto telah membuka Penjaringan bakal calon Bupati dan wakilnya tahun di tahun 2020.
” Ini sudah merupakan petunjuk dari DPP PKB, yang harus dilakukan oleh DPC-PKB Kabupaten Mojokerto ” Jelas Zuroh.
Masih kata Zuroh, Penjaringan dibuka satu minggu dimulai tanggal 16 hingga 23 februari, minggu ke 2 pengembalian formulir dan minggu ke 3 dilanjutkan dengan pemberkasan. Diharapkan yang daftar adalah dari kader NU.
Seperti diketahui bahwa kursi DPRD yang dimiliki PKB sudah cukup untuk mengusung bakal calon Bupati maupun Wakilnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan PKB Kabupaten Mojokerto tetap melakukan koalisi dengan partai lain,” tambahnya.
Sementara Ketua Desk Pilkada PKB Jawa Timur Moh Fauzan menjelaskan, lounching Penjaringan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Mojokerto kali ini dibuka di Kantor DPC-PKB Kabupaten Mojokerto, dan pendaftarannya di buka tanpa mahar, ” tegasnya.
Ditanya soal kreteria kandidat, dipilih kandidat yang punya potensi dan punya kemampuan membesarkan PKB dan NU, juga yang mengerti akan kebutuhan masyarakat Kabupaten Mojokerto,” tandasnya.(Syim)
Deklarasi Ikfina Dan Bara Jangan Di Kecilkan Pilbup Mojokerto
Foto Deklarasi Ikfina Dan Bara Di Guest House Amatul Ummah
MOJOKERTO.SOROTINDOMEDIA.COM Bertempat di Guest House Ponpes Amanatul Ummah yang berada Desa Kembang Belor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto menggelar
Deklarasi pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto dr,Hj Ikfina Fahmawati ,M,Si.dan H. Muhammad Al Bara,Lc,M.Hum Senin(27/1/2020)
Dalam deklarasi IKBAR mengangkat slogan “Mojokerto Maju, Adil dan Makmur”
Sementara dalam acara deklarasi IKBAR, Kyai H .Asep Saifudin Chalim pengasuh Pondok Amatul Ummah mengatakan saya menyampaikan kepada ibuk Ikfina insya alloh di pilbub nanti akan mewujutkan Mojokerto yang maju adil dan makmur ,seperti sejarah besar yang di bentuk oleh Raden Wijaya dan jangan di kecilkan dan saya bertekat nanti, dan tentu Barra sebagai anak saya tidak akan mengambil apa -apa dari keberadaanya sebagai wakil Bupati seandainya terpilih nanti ,tetapi akan terus mengupayakan terwujudnya kehidupan sejahtera adil dan makmur untuk seluruhnya ,seluruhya ya kepada terutama dinas ,camat ,lurah,semua di kesejahteraan adil dan makmur ,rakyatnya terutama harus maju dan makmur”tutur Kyai Asep
Sementara Ikfina Kamal Pasa mengatakan, dirinya siap maju dalam bursa Pilbup Mojokerto 2020 karena ingin memajukan Mojokerto. “Saya ingin mendedikasikan diri saya untuk Mojokerto,” jelasnya (Syim)
Barracuda Katakan, 98 Persen Desa di Kabupaten Mojokerto Tak Mau Terbuka Soal Pengelolaan Keuangan Desa
Foto 98 Persen Desa di Kabupaten Mojokerto Tak Mau Terbuka Soal Pengelolaan Keuangan Desa
MOJOKERTO,SOROTINDOMEDIA.COMLSM Barracuda Indonesia dalam release nya telah menyampaikan hasil survei bertajuk “Keterbukaan Informasi Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2015 – 2019” di kantor pusatnya pada Sabtu, 25 Januari 2019.
Hasil survei ini menyebutkan bahwa 98 % Desa yang tersebar di Kabupaten Mojokerto atau setara 293 Desa dari 299 Desa yang ada, memilih menutup diri terhadap Permohonan Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2015-2019.
Sementara hanya 6 Desa yang memberikan salinan informasi yang dimohonkan walaupun jauh dari inti permohonan informasi yang dimaksud. “Hasil survei yang kami lakukan sejak April 2018 hingga 23 Januari 2020 menyebutkan bahwa dari 299 desa yang ada di Kabupaten Mojokerto hanya 6 desa yang berkenan memberikan salinan informasi atau setara 2%.
Sedangkan 293 desa memilih menutup diri terhadap salinan informasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015-2019 atau setara 98 %,” ujar Hadi Purwanto, Ketua Umum Barracuda Indonesia.
Hadi menjelaskan meteodologi yang dipakai dalam survei ini adalah metode evaluatif yang langsung berinteraksi dengan 299 desa yang tersebar pada18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Sementara margin of error 1,96 % dan level of confidence 97 %. “Interaksi langsung yang kami lakukan adalah melakukan permohonan informasi tertulis kepada desa yang kita survei. Semua mekanisme permohonan sudah diatur jelas di UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,” papar Hadi.
Materi permohonan yang disampaikan Barracuda adalah Salinan Perdes tentang APBDes, Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait Pekerjaan Fisik/Kontruksi Bangunan, Salinan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) terkait Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilakukan pada TA 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.
Surat PIP (Permohonan Informasi Publik) tersebut dikirim Barracuda melalui layanan pengiriman surat JNE Mojokerto, dan Pos Indonesia. “Kendali dan indikator data untuk survei adalah hasil resi pengirman surat yang selanjutnya akan kami tracking dan print. Selanjutnya kami memilahnya untuk data desa tiap wilayah kecamatan,” jelas Hadi.
Setelah itu lanjut Hadi, terhitung minimal 10 hari kerja sejak permohonan informasi dikirimkan, selanjutnya Barracuda Indonesia mengirimkan surat keberatan apabila pemerintah desa tidak memberikan jawaban atas permohonan informasi yang dikirimkan. Barracuda menegaskan bahwasanya riset ini adalah perwujudan sinergi implementasi antara UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Implementasi ini mendorong terwujudnya kemajuan desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga penting sekali pengelolaan pemerintahan desa untuk dikawal dan dikelola dengan baik, dengan mendorong terwujudnya keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa. “Transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa akan meningkatkan akuntabilitas atau tanggung jawab pemerintahan desa dan menumbuhkan partisipatif masyarakat dalam pembangunan desa. Niscaya pemerintahan desa dapat terwujud dengan baik tanpa adanya transparansi terhadap pengelolaan pemerintahan desa,” beber Hadi.
Barracuda juga menandaskan bahwasanya pemerintah desa wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik seperti telah tertuang dalam Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.
Barracuda juga menegaskan bahwa pemerintah desa wajib mengumumkan dan menyediakan informasi secara berkala, setiap saat dan serta merta baik dengan adanya permohonan informasi ataupun tidak ada permohonan informasi.
Lingkup wilayah survei yang dilakukan Barracuda meliputi 16 desa di Kecamatan Trowulan, 15 desa di Kecamatan Sooko, 16 desa di Kecamatan Puri, 17 desa di Kecamatan Bangsal, 12 desa di Mojoanyar, 14 desa di Kecamatan Gedeg, 20 desa di Kecamatan Kemlagi, 18 desa di Kecamatan Dawarblandong, 16 desa di Kecamatan Jetis, 14 desa di Kecamatan Mojosari, 19 desa di Kecamatan Ngoro, 19 desa di Kecamatan Pungging, 16 desa di Kecamatan Dlanggu, 17 desa di Kecamatan Kutorejo, 19 desa di Kecamatan Jatirejo, 18 desa di Kecamatan Gondang, 20 desa di Kecamatan Pacet dan 13 desa di Kecamatan Trawas. “Dari 299 desa di Kabupaten Mojokerto,
Ternyata hanya 6 desa yang bersedia memberikan salinan informasi walaupun jauh dari informasi yang kami mohonkan, tetapi setidaknya mereka sudah bersikap terbuka. Desa-desa itu adalah Desa Jotangan Kecamatan Mojosari, Desa Jetis Kecamatan Jetis, Desa Canggu Kecamatan Jetis, Desa Gunungan Kecamatan Dawarblandong, Desa Penanggungan Kecamatan Trawas dan Desa Puri Kecamatan Puri,” jelas Hadi.
Menurut Hadi, hadil surve telah mengindikasikan bahwa mayoritas pemerintah desa di Kabupaten Mojokerto kurang terbiasa menempatkan diri mereka sebagai badan publik dan lemahnya sistem pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap pemerintah desanya selama ini. “Hasil survei bisa kami pertaggunjawabkan,” katanya.
Semoga hasil survei ini bisa memberikan dampak positif bagi kita semua demi terwujudnya kemajuan desa. Dan desa yang mampu memwujudkan kesejahteraan masyarakatnya, mencegah terjadinya korupsi dan konflik sosial serta memaksimalkan seluruh potensi desa demi kesejahteraan masyarakat,”pungkas Hadi. (Had/Syim)
Si Peci Merah “Edi Weliang” Serius Maju Bacabup Mojokerto
Foto Si Peci Merah “Edi Feeling ” Serius Maju Bacabup Mojokerto
MOJOKERTO Sorotindomedia.com Nuansa pilkada yang akan berlangsung pada tahun 2020 semakin hari semakin menghangat. Kandidat Bakal Calon Bupati (Bacabup) yang ikut runing Pilbup Mojokerto terus bermunculan, salah satunya Edi Weliang, Tokoh budayawan Mojokerto yang juga penasehat Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) DPC Mojokerto ini memastikan diri maju pilbup Mojokerto dari jalur independen atau perseorangan Edi Weliang diantar Sumidi, Ketua DPC MOI Mojokerto mendatangi kantor KPUD Kabupaten Mojokerto, pada Senin (02/12/2019) pukul 13.00 With untuk mengambil formulir pendaftaran.
Kedatangan Edi Weliang salah satu budayawan dan pengusaha ini, untuk meramaikan bursa pencalonan Pilbup Mojokerto, yang akan dilaksanakan sekitar bulan September tahun 2020
Ini sudah ditunggu tunggu puluhan awak media yang sejak siang dengan sabar menunggu dikantor KPUD Kab.Mojokerto.
Sosok pria yang dikenal tegas dan dekat dengan wong cilik ini, dalam meniti karirnya, pernah mengecam bendahara PKB di Kecamatan Dlanggu serta sekarang ini menyandang jabatan sebagai Ketua DPC Kosgoro 1957, Kabupaten Mojokerto, lebih memilih maju melalui jalur independen atau perseorangan.
Menurunya, mendaftar melalui jalur partai, terlalu banyak batasan dan syarat yang harus di lakukan.
“Kita mau memberi pelajaran terhadap partai, selama ini kan partai yang mengatur. Sebetulnya tokoh-tokoh di Mojokerto banyak yang punya kemampuan, tapi karena partai selalu membatasi,” kata Edi Weliang kepada wartawan di kantor KPU kabupaten Mojokerto usai mengambil formulir pendaftaran, Senin (02/12/2019).
Kedatangan Edi ke KPUD Kabupaten Mojokerto ini untuk mengambil formulir pendaftaran calon Bupati Mojokerto yang akan digelar pada tahun 2020 nanti. Namun dia belum tahu siapa nanti yang akan digandeng sebagai Wakilnya.
“Hari ini saya datang ke sini dan diterima menyatakan bahwa saya siap mencalonkan diri sebagai Bupati Mojokerto kedepan. Saya akan mencari wanita cantik dan milenial dengan usia maksmal 40 tahun sebagai pendamping saya,” tegasnya.
Pria asal Sulawesi yang sudah menetap di Kabupaten Mojokerto selama 30 tahun ini hanya bermodal yakin untuk mencalonkan Bupati Mojokerto. “Tujuan saya itu cuma satu, ingin menjadikan Mojokerto lebih maju,” terangnya.
Sementara Ahmad Arif, Divisi teknis KPUD Kabupaten Mojokerto mengatakan, sudah ada 2 orang yang mengambil formulir pendaftaran Calon Bupati Mojokerto melalui jalur perorangan.
“Sampai saat ini sudah dua orang yang datang ke kantor KPU yang mengambil formulir pendaftaran tersebut,” tegasnya.
Menurut dia syaratnya yang harus ditempuh oleh para calon adalah mengumpulkan jumlah dukungan sebayak 62.338.000 jumlah dukungan masyarakat kabupaten Mojokerto dan harus tersebar di 10 Kecamatan.
“Formulir yang sudah mereka ambil dari KPU itu ditempeli foto copy KTP pendukung, kemudian di isi sesuai dengan identitas pendukung dan di tanda tangani. Itu nanti dibawa, namun sebelumnya itu nanti harus di rekap,” bebernya.
Menurut Arif, setelah formulir tersebut diserahkan, pihaknya akan menghitung jumlah minimal pendukung dan sebaran di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto. “Kalau sudah sesuai nanti kita lihat antara daftar rekapitulasi yang ada di silon dengan yang diserahkan ke kita, setelah itu selesai kita lakukan verifikasi administrasi kemudian kita faktualkan melalui PPS,” terangnya.( Syim)
Aksi Ke 3 Warga Cendoro Ngluruk Balai Desa ,Belum Ada Titik Temu Warga Bertahan Sampai Jam 5 Sore
Foto Aksi Ke 3 Warga Cendoro Ngluruk Balai Desa ,Belum Ada Titik Temu Warga Bertahan Sampai Jam 5 Sore
MOJOKERTO. SOROTINDOMEDIA.COM Arus lalu lintas dari arah Kemlagi
menuju Lamongan agak tersendat macet di karenakan ada Ratusan Warga Desa Cendoro Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto kembali ngluruk kantor Desa Cendoro berjalan sambil menbentangkan sepanduk yang melintang dan menutupi bahu Jalan raya yang tidak jauh dari Balai Desa pada Selasa (19/11/2019).
warga menuntut transparansi laporan pertanggung jawaban tata kelola keuangan Pemerintahan Desa pada tahun 2018 dan 2019.
Dari Upaya masyarakat Desa Cendoro yang memohon keterbukaan informasi kepada Pemerintahan Desa Cendoro terkait beberapa pelaksanaan kegiatan dan beberapa item pekerjaan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019 sebelumnya sudah dilakukan pada Rabu, (13/11/2019) dan Kamis (14/11/2019), aksi kali ini merupakan yang ke 3 kalinya.
Seperti yang disampaikan perwakilan warga dan juga ketua LSM Barracuda Hadi Purwanto , bahwa warga ingin mengetahui transparansi dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Cendoro terkait tata kelola keuangan Desa Cendoro pada tahun 2018 dan 2019 yang bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa).
,”Ini merupakan bentuk peran aktif masyarakat untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cendoro yang baik dan bersih menuju desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cendoro,” tegas Hadi
Foto Aksi Ke 3 Warga Cendoro Ngluruk Balai Desa ,Belum Ada Titik Temu Warga Bertahan Sampai Jam 5 Sore
ratusan warga Desa Cendoro langsung disambut oleh Sekretaris Desa Cendoro bersama Ketua BPD-nya. Tak hanya itu, dari pihak kepolisian juga turut pengamanan aksi tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Desa Siswito memberikan pemaparan dihadapan aksi ratusan warga, Ia menyampaikan kepada Warga tentang bangunan fisik yang sudah dikerjakan dalam anggaran tahun 2018 dan 2019.
Siswito juga menjelaskan ada dua bangunan fisik yang sudah dikerjakan yakni peningkatan jalan pemukiman dengan nilai 149 juta dan 300 juta, namun anggaran tersebut belum turun dan terpaksa harus menggunakan uang pribadi,” jelasnya.
Dalam waktu yang relatif singkat,Sekdes menyampaikan pemaparan tentang bangunan tahun 2018 dan 2019 kepada ratusan warga Desa Cendoro, warga belum sempat bertanya maupun menyangga , Sekdes dengan bergegas meninggalkan tempat, sehingga membuat perwakilan kecewa (Syim)
Cek Data Online PBB Tidak Masuk ,Warga Kedungmaling Datangi Balai Desa
Foto Cek Data Online PBB Tidak Masuk ,Warga Kedungmaling Datangi Balai Desa
Mojokerto, Sorotindomedia.com Sebanyak 20 orang Warga Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto datangi pendopo Balai Desa Kedungmaling
Lantaran warga tersebut menanyakan soal pembayaran Pajak Bumi Bangunan(PBB)
DI Saat di cek online soal pembayaran pajak PBB oleh warga Kedungmaling banyak data yang belum masuk melakukan pembayaran.
Kedatangan Warga tersebut di temui langsung PLT Desa Kedungmaling.
PLT Desa Kedungmaling Rukeni menjelaskan, terkait aspirasi warga atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pihaknya sudah melakukan kordinasi dengan dinas pendapatan guna membantu menyelesaikan persoalan ini maupun penghapusan.
Kedatangan mereka mempertanyakan status pembayaran secara online yang tak keluar, ke perangkat desa setempat.
Salah satu warga setempat Kridiwanto,”juga mewakili warga, ingin mempertanyakan soal pembayaran pajak yang tidak masuk pembayaran siapa yang salah, pihak desa atau kecamatan terkait sistem pembayaran PBB,” ucapnya.
Foto Cek Data Online PBB Tidak Masuk ,Warga Kedungmaling Datangi Balai Desa7
Diketahui, Sejak 2013 masyarakat yang berdomisili di Desa Kedungmaleng ini rutin membayar pajak PBB. Tapi, saat di cek secara online tidak ada sama sekali.
ada 50 orang yang mengalami nasib yang sama, ada yang sejak 2014, 2017 bahkan ada yang sejak 2013 didata secara online tertulis tidak membayar. Nyatanya, setiap kali warga membayar selalu mendapatkan bukti seperti kuitansi dan setempel dari perangkat desa,” tutur Kridiwanto
Sejak saat itu, akhirnya banyak warga mencoba mengecek secara online dan benar tidak ada.
Informasinya dari kepala dusun, memang ada yang sudah membayar, ada yang belum juga, tapi kebanyakan warga membayarnya secara gelondongan (menitipkan). Jadi saat di setorkan ke sekcam ini, kemungkinan banyak yang tak terdata, di tambah lagi saat ini sudah eranya IT, jadi warga bisa melihat sendiri-sendiri,” tandasnya.
Saat disinggung, dugaan ada indikasi permainan soal PBB, dirinya membantah,”Tidak adalah dugaan kesitu. Ya kemungkinan ada kemacetan saja, makanya kita meminta warga untuk datang ke kecamatan, dan mengecek langsung nomor pembayaran atau Notnya, bila ada kan tinggal menyinkronkan,” katanya pada awak media selepas menerima puluhan warga yang menyampaikan keluhan terkait sistem pembayaran PBB.
Foto Cek Data Online PBB Tidak Masuk ,Warga Kedungmaling Datangi Balai Desa
Pihaknyapun, menyarankan agar warga yang merasa sudah membayar PBB,”Segera mengecek langsung ke kecamatan, bila di sana belum tertera, silahkan mengambil uang di sini dan membayarnya langsung sendiri,” imbuhnya (Syim)
Resmi Di Lantik 50 Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto 2019 -2024
Foto ,Resmi Di Lantik 50 Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto 2019 -2024
Mojokerto ,Sorotindomedia.com Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto dalam rangka pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Mojokerto Graha Wichesa Jl A.Yani Kota Mojokerto, Sabtu (24/08/2019).
Dalam kesempatan ini, Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Muslim, SH membimbing Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto 2019-2024 dalam mengucapkan sumpah atau janji Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto masa jabatan 2019-2024.
“Saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mojokerto dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia,” kata Ketua Pengadilan Negeri, Muslim, SH sembari ditirukan oleh 50 Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto masa jabatan 2019-2024.
Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayno Zuhro mengatakan jika kekuatan legislatif ada pada partai politik. Soliditas antar fraksi adalah kunci kesejahteraan masyarakat Mojokerto dan sebagai acuan utama kinerja kita nanti.
“Setelah ini kami bakal mengirim surat kepada pimpian partai agar pimpinan partai segera bisa memutuskan siapa kader yang dipilih untuk menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto. Semoga amanah dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Dan sambutan yang terakhir datang dari Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, yang dalam sambutannya mengatakan jika memajukan kesehteraan umum adalah impian besar kita baik itu seperti memajukan ekonomi, pendidikan dan pembangunan.
“Setalah mengucpakan janji atau sumpah jabatan, secara otomatis anggota DPRD Kabupaten Mojokerto masa jabatan 2014-2019 sudah berakhir. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas pengabdian dan kinerjanya yang luar biasa untuk merealisasikan sesuai apa yang telah kita sepakati. Untuk anggota yang baru diharapkan bisa membangun kabupaten Mojokerto lebih mandiri, lebih maju dan lebih bermartabat,” harapnya.(Syim)
