MOJOKERTO, Indexberita.com – DPRD Kota Mojokerto memastikan komitmennya dalam menjaga hak dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mempertahankan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di APBD 2026. Total anggaran yang diusulkan tetap sebesar Rp101 miliar, tanpa adanya pemotongan seperti wacana sebelumnya.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menegaskan bahwa pihaknya menolak rencana pengurangan TPP ASN sebesar 10 persen. Menurutnya, TPP merupakan instrumen penting yang berpengaruh langsung terhadap motivasi, kinerja, dan kualitas pelayanan publik.
“Kesejahteraan ASN harus dijaga. Mereka ujung tombak pelayanan masyarakat, sehingga pemberian TPP sudah selayaknya dipertahankan. Kami tidak sepakat dengan wacana pemotongan yang justru bisa melemahkan semangat kerja,” ujar Ery, Selasa (2/12/2025).
Ery menjelaskan bahwa pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh sistem administratif, tetapi juga oleh kualitas SDM yang mengoperasikannya. Karena itu, DPRD menilai TPP bukan sekadar tambahan penghasilan, tetapi bentuk apresiasi yang berpengaruh langsung terhadap performa ASN di lapangan.
“Jika TPP dipotong, potensi turunnya etos kerja sangat besar. Pada akhirnya masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Kami ingin pelayanan tetap optimal, dan itu hanya bisa dicapai jika ASN dihargai,” tegasnya(Syim/ADV)
