Home / Nasional

Selasa, 1 Agustus 2023 - 17:21 WIB

Anugerah Kebudayaan PWI Di Tengah Pesta Demokrasi. 2024

JAKARTA:Utama Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat (AK-PWI Pusat) untuk Bupati/ Wali Kota, akan digelar kembali pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Jakarta. Rangkaian proses dan puncaknya berlangsung dalam suasana pesta demokrasi Pemilihan Umum 2024.

Kegiatan ini digelar pertama kali pada HPN 2016 di Lombok, era Ketua Umum PWI Pusat H. Margiono (almarhum). Kemudian diteruskan oleh Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari, yakni pada HPN 2000 di Banjarmasin, HPN 2021 di Jakarta, HPN 2022 di Kendari, HPN 2023 di Medan dan HPN 2024 mendatang, kembali di Jakarta.

Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari bersama Ketua Pelaksana AK PWI Yusuf Susilo Hartono, secara internal sempat membahas secara khusus AK-PWI 2024. Mengingat banyak bupati/ wali kota yang habis masa jabatannya, kemudian diganti Plt. Informasi dari berbagai pihak, khususnya dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), memberikan data bahwa masih ratusan bupati/wali kota yang menjabat hingga 2024.

” Bupati dan wali kota yang masih aktif ini, merupakan modal utama. Sebab, bupati dan wali kota yang ikut Anugerah Kebudayaan PWI, dari awal, mereka harus masih aktif, ” tandas Atal S. Depari di kantor PWI Pusat, Lt.4 Dewan Pers Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).

READ  Kunjungan Kerja Mentri Pertanian RI Tiba Di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya..

Ketua Pelaksana AK-PWI Yusuf Susilo Hartono menambahkan, konsep sejak awal dicetuskan 2015 — pasca-Temu Redaktur Kebudayaan se Indonesia di Siak,Riau 2014 — fokusnya pada bupati/wali kota, bukan daerahnya.

“Penghargaan ini sejak awal diniatkan untuk mengapresiasi kepala daerah. Sejauh mana yang bersangkutan melek kebudayaan, syukur-syukur menjadikan kebudayaan sebagai landasan pemajuan pembangunan daerah tempatan, sehingga hasilnya bisa terlihat secara konkret di daerah yang bersangkutan,” tutur Yusuf. Seraya ditambahkan, yang tak kalah penting, di era informasi ini, bagaimana bupati/wali kota bersama media dan wartawan memajukan kebudayaan lokal/nasional. Hal ini penting karena Presiden Joko Widodo selalu mengatakan DNA Indonesia itu kebudayaan. Bahkan UNESCO tahun 2017 jelas-jelas menegaskan bahwa Indonesia adalah super power kebudayaan. Dunia global pada 2022 menyadari dan sepakat bahwa kebudayaan itu sesuatu yang terbarukan.

Sejak AK-PWI pertama pada HPN 2016 di Lombok, Sulawesi Utara sampai dengan ke lima pada HPN 2023 di Medan, Sumatera Utara, sudah 58 bupati/wali kota yang telah mendapat penghargaan. Di antaranya Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas periode 2010-2015, yang kini menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PAN-RB), dan Walikota Bandung Periode 2013 – 2018 M. Ridwan Kamil, yang kini menjadi Gubernur Jawa Barat.

READ  Panglima dan Kapolri Beri Arahan Khusus Kepada Anggota TNI-Polri yang Bertugas di Papua

Inovasi Budaya Lokal

Yusuf menambahkan, AK-PWI pertama digelar tidak dengan tema. Baru yang ke dua sampai ke lima, menggunakan tema berbeda-beda, dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun AK-PWI pada HPN 2024, bertema : Inovasi budaya lokal unggulan, untuk memperkuat identitas daerah.

“Inovasi tersebut mengacu pada 10 objek pemajuan kebudayaan, dalam UU Pemajuan Kebudayaan; yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, seni, bahasa, ritus, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, dan teknologi tradisional,” urainya.

Secara khusus, yang ingin dicapai dengan tema ini adalah mendorong kerja-kerja inovatif kepala daerah terhadap budaya lokal unggulan untuk menjawab tantangan masa depan, dengan tetap mengutamakan kemanusiaan dan kelestarian alam.

Adapun syarat pendaftarannya, antara lain bupati/wali kota masih aktif, dan tidak sedang berurusan dengan masalah hukum (KPK). Mendaftarakan diri, dengan mengirim proposal dan video. Pendaftaran dibuka 2 Agustus sampai 2 November 2023.

Pertengahan Juli lalu, PWI Pusat sudah mengirim surat dan TOR AK-PWI 2024 ke PWI Provinsi seluruh Indonesia untuk diteruskan ke PWI Kabupaten dan Kota. Selain itu informasi yang sama juga sudah dikirim ke APKASI dan APEKSI.

READ  Buka Festival Mural Bhayangkara, Kapolri: Bukti Polri Menghormati Kebebasan Berekspresi

” Agar para pemerintah daerah, pengurus PWI daerah bisa lebih jelas, terutama secara teknisnya, Panitia Pelaksana AK-PWI Pusat akan menggelar sosialisasi via luring (tatap muka langsung) maupun daring via zoom meeting, pada Jumat, 11 Agustus 2023, pukul 14.00 – 16.00 wib,” tutur Yusuf. (*)

Album foto AK PWI 2023

1)Wali kota Medan Boby Nasution menerima Trofi Abyakta, yang diberikan oleh Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari, pada puncak HPN 2023, di Medan. (Foto: Iwan PWI).

2) Setelah melalui proses penjurian, terpilih 10 Bupati/Wali Kota menerima trofi Abyakta – AK-PWI Pusat pada puncak HPN 2023 di Medan. Momen foto bersama Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PWI Atal S.Depari, dll. (Foto: Maliq PWI)

3) Para bupati di wali kota mengebungi Ketua Pelaksana AK PWI Yusuf Susilo Hartono. (Foto: Maliq PWI)

4) Ki-ka : Ketua Umum PWI Pusat Atal S.Depari, dan Ketua Pelaksana AK-PWI Yusuf Susilo Hartono. (Foto: Maliq PWI)

5) Bupati/wali kota yang masuk nomine, sedang paparan langsung di depan Tim Juri. (Foto: Maliq PWI)

Share :

Baca Juga

Nasional

Penyerahan Simbolis Sembako, Dari Ketua DAD Kalteng Ke Ketua DPW IPJI Kalteng.

Nasional

Polri Sebut Pihak Keluarga Sudah Ketahui Penyakit yang Diderita Ustaz Maaher

Nasional

Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Perlu Revolusi Mental Aparatur

Nasional

Sosialisasi Karhutla, Brigadir Rasito kepada Warga Cegah Kebakaran Lahan dan hutan

Nasional

Polda Kalteng Bersama  Danrem 102/PP, Bagi Nasi Kotak untuk Sahur.

Nasional

Produk Alas Kaki Dari Kota Mojokerto Laris Manis Diminati Pengunjung Indonesia City Expo (ICE)

Nasional

Walikota Mojokerto Ning Ita, Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H

Nasional

Kunjungi KSAU, Kapolri Harap Sinergitas Dari Atas Hingga Bawah Tegakan Displin Prokes Masyarakat
?>