MOJOKERTO | Indexberita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto agar memastikan pemerataan pembangunan menjadi prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Rekomendasi tersebut disampaikan DPRD melalui hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Pemkab Mojokerto dalam rapat kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, yang digelar pada Kamis (15 8/2025) lalu.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran tahun depan harus berfokus pada pembangunan yang merata dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Prinsipnya, Pemkab Mojokerto harus memastikan program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS 2026 berorientasi pada pemerataan pembangunan,” ungkap politisi asal PKB tersebut.
Ayni juga menyoroti pentingnya pemanfaatan anggaran untuk infrastruktur dasar vital, seperti pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan, demi memperlancar mobilitas warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, DPRD meminta pemerintah daerah mengoptimalkan sistem drainase dan pengendalian banjir di wilayah rawan genangan. Peningkatan sarana air bersih, sanitasi, dan utilitas publik juga disebut sebagai bagian penting dalam mendukung kawasan pusat pemerintahan baru.
“Kami juga mendorong adanya efisiensi anggaran dengan memanfaatkan teknologi dan material lokal, serta membuka peluang kolaborasi pendanaan dengan berbagai pihak,” tambah Ayni.
DPRD turut menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada lingkungan hidup. Program mitigasi risiko bencana, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), serta pelestarian kawasan resapan udara harus tetap dijalankan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Di sektor sosial, Ayni meminta agar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman mendapat perhatian serius, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, akses terhadap rumah layak huni, air bersih, dan sanitasi harus menjadi prioritas di wilayah padat penduduk.
Selain infrastruktur, DPRD juga mendorong Pemkab untuk mengoptimalkan potensi usaha mikro dan sektor pariwisata yang tersebar di berbagai kecamatan dan desa.
“Banyak produk unggulan daerah yang belum terwadahi dengan baik. Kami berharap Pemkab memberi perhatian lebih terhadap pengembangan UMKM dan pariwisata agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya.(Syim/ADV)
