Mojokerto.Indexberita.com Penjabat (PJ) Walikota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, menghadiri acara Pembukaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia pada 27 Mei 2024 di Istana Negara. Acara ini dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Instansi Pusat, dan Kepala Daerah se-Indonesia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa pelaksanaan SPBE Summit ini telah melalui berbagai persiapan matang, termasuk koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mempercepat Layanan Digital Prioritas Terpadu.
“Kementerian PANRB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE berkolaborasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian PPN/Bappenas, BSSN, BRIN, BPKP, Perum Peruri, dan berbagai kementerian/lembaga lain termasuk BUMN dalam pelaksanaan SPBE Summit dan penyiapan GovTech,” ujar Menteri PANRB.
Menteri PANRB juga menjelaskan bahwa GovTech dirancang untuk memudahkan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. “GovTech yang akan diluncurkan Bapak Presiden besok ini bukan sekadar aplikasi atau platform, tetapi penyelenggara keterpaduan layanan karena selama ini instansi pemerintah memiliki layanan sendiri-sendiri yang membuat masyarakat harus mengunduh banyak aplikasi,” ungkapnya.
Selain itu, dalam acara ini juga terdapat sesi penghargaan ‘Digital Government Award’ kepada instansi pusat dan pemerintah daerah dengan pencapaian SPBE terbaik dalam enam kategori: Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Peningkatan Penerapan SPBE. Enam instansi terbaik yang mendapatkan penghargaan SPBE terbaik adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk kategori kementerian, Provinsi Jawa Tengah, Pemkot Surabaya, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Banyuwangi.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menekankan pentingnya peran birokrasi dalam kehidupan masyarakat. “Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat,” ujar Jokowi. “Sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan kemudahan urusan masyarakat,” lanjutnya.
Acara ini diharapkan dapat mempercepat integrasi layanan digital pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.(Syim/ADV)