Home / Pemerintah

Rabu, 30 Juli 2025 - 10:52 WIB

Sekda Sidoarjo: Pelayanan Prima adalah Kunci Pemerintahan yang Baik

Sidoarjo, IndexBerita.com — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Salah satu upayanya diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025.

Kegiatan itu merupakan agenda tahunan dalam mengevaluasi dan memperbaiki layanan publik di wilayah Sidoarjo. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, Selasa (29/07/2025).

Acara yang digelar di Ruang Delta Graha tersebut diikuti oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Puskesmas, serta Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Sidoarjo.

READ  Bupati Sidoarjo Hadiri Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Kusuma Bangsa : Penghargaan Kepada Pendahulu Bangsa

Dalam kesempatan itu Fenny menegaskan bahwa pelayanan publik yang prima merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pelayanan publik yang prima adalah kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi kinerja pelayanan publik sangat penting dilakukan secara rutin agar setiap kekurangan bisa diidentifikasi dan segera diperbaiki,” ujarnya.

Fenny juga menekankan bahwa PEKPPP bukan sekadar menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP), melainkan menjadi instrumen penting dalam mendorong perbaikan dan inovasi pelayanan secara menyeluruh.

READ  Fraksi PKB DPRD, Syukuran atas Gelar Pahlawan Nasional bagi Gus Dur, Syaikhona Kholil, dan Marsinah

“PEKPPP memberikan ruang bagi kita untuk secara berkala mengevaluasi kinerja pelayanan publik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk perbaikan,” tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, PEKPPP mencakup enam aspek utama, yaitu: Kebijakan Pelayanan Publik, Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi Pelayanan.

Dengan memahami dan menerapkan keenam aspek tersebut, diharapkan proses evaluasi menjadi lebih komprehensif dan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan dalam peningkatan mutu pelayanan.

READ  DPRD Mojokerto Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 dan RPJPD 2025-2045

Fenny juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap tahapan evaluasi dan perbaikan pelayanan. Menurutnya, pelayanan publik yang efektif, efisien, dan ramah masyarakat hanya bisa dicapai dengan inovasi berkelanjutan serta keterlibatan semua pihak.

“Saya tekankan bahwa sosialisasi ini bukan hanya tentang angka atau peringkat. Lebih dari itu, ini adalah momentum untuk belajar, berbenah, dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Hasil IPP harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik, menciptakan inovasi, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintahan,” pungkasnya. (Syim)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Pastikan Menu Fresh, Sehat, dan Tepat Waktu: Wali Kota Mojokerto Pantau Distribusi MBG di Sekolah

Pemerintah

Kalapas Mojokerto Hadiri Pelantikan dan Pisah Sambut Pejabat Eselon IV di Lapas Kelas IIB Klaten

Pemerintah

DLH Kota Mojokerto Peringati Hari Bumi 2025 dengan Tiga Aksi Nyata Ramah Lingkungan

Pemerintah

Pj Wali Kota Mojokerto Tanggap Cepat Datangi Kebakaran di RS Gatoel: Tim Polres Selidiki Penyebab

Pemerintah

Pemotongan TKD Rp 316 Miliar Berdampak ke Desa, Ratusan Perangkat Demo Pemkab Mojokerto

Pemerintah

DPRD Kabupaten Mojokerto Gelar Rapat Paripurna, Umumkan Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Pemerintah

Fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto Sampaikan Pandangan Umum Terhadap 3 Raperda

Pemerintah

“Pj Wali Kota Mojokerto: Perangi Korupsi Dimulai dari Hal Kecil Seperti Menghargai Waktu”
?>