Home / Politik

Selasa, 10 Mei 2022 - 20:51 WIB

Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto di Sambut Sekretariatan DPRD Kota Madiun Bahas Rapat Kordinasi

Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto di Sambut Sekretariatan DPRD Kota Madiun Bahas Rapat Kordinasi

Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto di Sambut Sekretariatan DPRD Kota Madiun Bahas Rapat Kordinasi

Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto di Sambut Sekretariatan DPRD Kota Madiun Bahas Rapat Kordinasi

MOJOKERTO,INDEX BERITA.COM—Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto melaksanakan kegiatan rapat koordinasi terkait Pengendalian Penduduk Sektor Keluarga Berencana ke kantor DPRD Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, Selasa ( 10/5/2022).

Dalam kesempatan ini, rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto yang membidangi kesejahteraan rakyat, dipimpin oleh H. Ismail Pribadi, S.E. selaku pimpinan rombongan dari fraksi PDI-P. Ketika sampai dilokasi, rombongan diterima oleh perwakilan dari sekretariat DPRD Kota Madiun dan perwakilan dari BP2KBP2 Kota Madiun.

Ismail Pribadi selaku pimpinan rombongan menyampaikan, mengapa harus melakukan rapat kordinasi dengan kota Madiun, pasalnya di Kota Madiun angka pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana sudah bisa untuk menekan angka laju pertumbuhan penduduk, bahkan angka kasus stunting di Kota Madiun juga cukup terkendali, saat ini angka stunting di Kota Madiun hanya 7,74% atau di bawah jauh angka stunting yang ditargetkan pemerintah pusat,” ujarnya.

READ  Ning Ita Kembali Maju di Pilkada 2024, Siap Menyelesaikan Program Penting untuk Kota Mojokerto"

Sementara Kasubag Humas Kota Madiun Laili menjelaskan, meski cukup terkendali, Walikota Madiun meminta supaya angka pengendalian penduduk melalui KB dan temuan kasus stunting untuk ditekan lagi. Sehingga kelahiran dan pertumbuhan anak di Kota Madiun semakin baik dan sehat.

Program KB dan stunting kita sudah bagus pengendaliannya. Kita juga berhasil menekan sampai di urutan terendah kedua di Jawa Timur, setelah Kabupaten Mojokerto,” jelasnya.

READ  Si Peci Merah "Edi Weliang" Serius Maju Bacabup Mojokerto

Untuk itu, stunting menjadi masalah juga dan angka stunting di Kota Madiun saat ini 7,74%. Padahal sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat mengenai angka stunting yaitu 21%. Tahun ini, pemerintah pusat menurunkan target angka stunting menjadi 14%.

Untuk upaya pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana dan penurunan angka stunting ini wajib dilakukan secara continuos. Angka kelahiran kita semakin turun, karena kelahiran yang semakin sedikit ini, setiap kelahiran harus berkualitas. Kalau bisa jangan ada yang stunting,” tambahnya.

READ  Berkomitmen Lindungi Hak Anak, Kota Mojokerto Targetkan Kla Nindya

Selain permasalahan stunting, Pemkot Madiun juga menyoroti persoalan angka harapan hidup (AHH). Angka harapan hidup di Kota Madiun sebenarnya sudah cukup tinggi, yaitu di angka 72,41 tahun. Ini berarti setiap kelahiran di kota Madiun memiliki harapan hidup sampai usia 72 tahun.

Angka harapan hidup ini menjadi salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia dari bidang kesehatan. Saat ini AHH kita masuk sepuluh besar di Jatim. Saya berharap AHH di Madiun bisa masuk lima besar bahkan tiga besar. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah anak stunting.

Selama ini, Pemkot telah melakukan berbagai upaya seperti intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Stunting dan AHH ini kan memang ada pengaruh dari lingkungan dan lainnya,” pungkasnya.(Syim/ADV)

Share :

Baca Juga

Politik

Kuatkan Sinergi, Pemkot Gelar Kegiatan Pembinaan Pengemudi Ojol se-Kota Mojokerto

Ekonomi

Jombang Tuntaskan 100 Persen Pendirian Kopdeskel Merah Putih, 2.400 Pengurus Resmi Dilantik

Politik

Bupati Mojokerto Serahkan Petikan Keputusan Pengangkatan Calon P3K

Politik

Ngopi Bareng Pj Wali Kota Bersama KPU, Bawaslu, dan Media Mojokerto: Sinergi Jelang Pilkada

Politik

Rapat Paripurna Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Dari Fraksi Golkar

Pemerintah

Bupati Mojokerto Ajak Semua Pihak Bersatu Lawan Korupsi, Serta Penyerahan Penghargaan untuk OPD dan Pemerintah Desa Terbaik Dalam Pengolahan Keuangan

Politik

Bawaslu Kota Mojokerto Teruskan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Debat Publik Ketiga ke KPU
Barracuda Katakan, 98 Persen Desa di Kabupaten Mojokerto Tak Mau Terbuka Soal Pengelolaan Keuangan Desa

Politik

Barracuda Katakan, 98 Persen Desa di Kabupaten Mojokerto Tak Mau Terbuka Soal Pengelolaan Keuangan Desa
?>