Foto. Barracuda Indonesia Hadi Purwanto Audensi bersama insan pers soal kupas dana BK
Mojokerto.Indexberita.com Barracuda Indonesia, Hadi Purwanto bersama insan Pers menggelar Audensi bersama Bupati Mojokerto sangat mengecewakan ,pasalnya hanya ditemui oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, Nugraha Budi Sulistya dan Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Mojokerto, Yurdiansyah, di ruang DPMD Kabupaten Mojokerto pada Rabu(13/3/2023)
Pada Materi yang akan kami kupas dalam audensi kali ini mengenai partisipasi masyarakat pelaksanaan dan pemanfaatan Bantuan
Keuangan kepada Desa (BK DESA) yang bersumber pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (P-APBD) Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan total anggaran sebesar Rp
71,6 Miliar yang diperuntukan bagi 196 Desa yang tersebar pada 18 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto.
Sebelumnya Pengajuan audensi diterima oleh Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, dan akan digelar hari ini Rabu 15 Maret 2023 Pukul 09.00 WIB – selesai, nyatanya Bupati tidak hadir.
Hadi Purwanto menyatakan bahwa kegiatan audiensi hari ini sangat lucu sekali. Bupati dan Wakil Bupati tidak mau menemui rakyatnya sebagai bentuk tanggung jawab mereka terkait penganggaran BK Desa Rp 71,6 miliar tahun 2022.
“Jadi anggaran tersebut sudah habis, tetapi pemimpin kita dengan berbagai alasan tidak mau menemui kita. Kan kita sudah pamit hari ini, nanti pasti ada laporan pidana untuk kades-kades yang telah menyalahgunakan anggaran dan wewenangnya,” ungkap Hadi Gerung .
Dari tanggapan Kabag Pembangunan tadi jauh dari semua regulasi. Ada ketakutan kepada atasan. Inilah yang lucu di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto ini.
“Di undang-undang jelas, menyarankan masyarakat untuk berperan aktif terutama pada pencegahan tindak pidana korupsi. Hari ini adalah cermin Kepala Daerah kita. Mereka bukan seorang pemimpin yang baik,” tegas Hadi Gerung.
Lebih jauh dikatakannya, selama ini ada temuan beberapa camat yang memang mengintervensi para Kepala Desa Baru. Jadi seolah-olah Desa yang mengerjakan BK Desa, padahal Camat dan kroninya yang menjalankan proyek BK Desa tersebut
“Juga ada beberapa persatuan Kepala Desa yang bermain dalam BK Desa Mojokerto. Nanti akan kita buktikan secara ilmiah. Pasti ada kerugian negaranya. Kita hari ini berusaha tidak mengungkap per desa, namun ada motif besar dari perencanaan BK Desa di Mojokerto. Mulai dari faktor kedekatan, unsur-unsur kolusi dan nepotisme. Hal itu yang akan kita kembangkan,” tandas Hadi Gerung.
Dalam audiensi, Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Mojokerto, Yurdiansyah menjelaskan, BK Desa adalah salah satu program Bupati Mojokerto untuk akselerasi percepatan pembangunan di desa agar APBD Desa untuk membangun sarana dan prasarana bisa memadai.”terangnya(Syim)
