Gelar Workshop Penguatan Peran PPID, Bupati Ikfina: Keterbukaan Informasi Publik Layanan Yang Harus diberikan Kepada Masyarakat
MOJOKERTO,INDEX BERITA.COM— Dalam rangka merespons tuntutan masyarakat mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus berupaya melakukan penguatan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Menindaklanjuti agenda tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mojokerto kembali menggelar Workshop.
Dalam kesempatan itu, dihadapan para PPID pembantu, Bupati Ikfina menyampaikan, 43 informasi publik merupakan salah satu layanan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selain menjadi tuntutan masyarakat terkait transparansi informasi, juga menjadi tuntutan pemerintah pusat.
“Keterbukaan informasi publik merupakan bagian yang tidak bisa kita abaikan, terkait dengan pemberian informasi. Ini betul-betul, mau tidak mau, suka tidak suka, ini hal yang penting. Karena ini juga tuntutan masyarakat dan tuntutan pemerintah pusat,” katanya.
Bupati Ikfina menyebut permohonan yang diajukan untuk meminta informasi kepada OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto tercatat 43 permohonan.
“Kedepan, saat masyarakat mulai memahami dan mengerti terkait dengan keterbukaan informasi publik, bisa jadi permohonan akan semakin meningkat,” tuturnya.
“Kita ini agak beruntung, hingga saat ini yang minta informasi masih 43, berarti tingkat kesadaran masyarakat masih belum bagus, 43 ini yang minta ya itu-itu aja, yang memang kebetulan dia tau dan memanfaatkan peluang. Kalau tingkat kesadaran masyarakat ini sudah tinggi dan peduli, pasti akan banyak yang akan minta informasi ke kita,” imbuhnya.
Lebih lanjut dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, Ikfina meminta untuk tetap menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas tersebut.
Ia juga berharap para OPD menjaga profesionalitas terkait keterbukaan dan penyajian informasi. “Karena saat ini yang memelototi informasi yang kita sajikan ini adalah kelompok-kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan peluang,” cetusnya.
Lebih jauh, Ikfina menekankan agar PPID pembantu terus memonitor dan melakukan evaluasi di perangkat daerah masing-masing agar tugas dan fungsi PPID bisa berjalan dengan baik dan maksimal.
“Saya minta tolong, PPID pembantu ini nanti harus terus monitor dan evaluasi PPID pembantu di OPD masing-masing untuk bagaimana bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik,” tandasnya.
Menurutnya dengan memberikan informasi secara transparan, positif dan kunstruktif, diharapkan respon yang diberikan masyarakat kepada pemerintah juga respon yang positif dan kunstruktif.(Syim/ADV)
