Foto.Kota Mojokerto Mendapatkan Kuota Tambahan Suplemen BPNT, Untuk
MOJOKERTO.INDEXBERITA.COM Pemerintah Provinsi Jatim bergerak cepat untuk membagikan tambahan suplemen bantuan pangan non tunai (BPNT) berbasis kelurahan berupa top up saldo sebesar Rp. 100 ribu per bulan, selama tiga bulan kedepan kepada 333.022 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat ditengah pandemi Covid-19, lewat top up itu, mereka bisa membeli kebutuhan pangan berupa beras 5 kg dan telur 25 butir.
Penyaluran tambahan suplemen BPNT itu dibagikan perdana secara simbolis oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dadak di e-warung Anggrek, Kelurahan Surodinawan, Balongrawe RT III RW III, Kota Mojokerto, Minggu (10/5).
Selain di kelurahan setempat, Wagub Emil Elestianto Dardak yang didampingi Walikota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Walikota Mojokerto A. Rizal Zakaria juga menyerahkan secara simbolis di Kelurahan Kedundung, Murukan II/9 RT 9 RW 5, Kota Mojokerto.
“Pendistribusian tambahan kartu BPNT berbasis kelurahan hari ini merupakan yang perdana, kartu ini bermanfaat sampai Desember 2020. Jatah dari pemerintah pusat sebesar Rp. 200 ribu per bulan sampai Desember 2020, kemudian suplemen dari Pemprov sebesar Rp. 100 ribu untuk tiga bulan,” kata Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak.
Kepada awak media, Wagub Emil menyampaikan, selain menerima tambahan suplemen BPNT sebesar Rp. 100 ribu, KPM juga menerima Rp. 200 ribu dari Kementerian Sosial RI berupa sembako (berisi beras 10 kg, daging 1/2 kg, kentang 1/2 kg, manisa 1 kg, jagung 2 pack, kacang hijau 1/4 kg, dan 1 buah semangka), dan top up saldo Rp. 100 ribu dari Pemprov Jatim.
Sehingga setiap KPM berbasis kelurahan akan mendapatkan total bantuan sebesar Rp. 300 ribu selama tiga bulan kedepan.
Wagub Emil mengatakan, top up saldo tersebut ditransfer ke masing-masing rekening KPM berbasis kelurahan melalui pengisian rekening BPNT masing-masing KPM di bank penyalur, yakni Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Setiap bulan, KPM bisa mencairkannya dengan menggesekkan kartu BPNT di e-warung yang tersebar disekitar domisili KPM.
“Nanti tinggal digesek kartunya, nanti kelihatan yang dari pemerintah pusat berapa, yang dari pemerintah provinsi berapa, nanti tiap bulan angkanya akan diisi lagi. Belanjanya juga praktis di e-warung, jadi tepat sasaran dan tepat guna. Semoga bermanfaat dan membantu dalam menghadapi kesulitan ditengah pandemi Covid-19 ini,” katanya.
Lebih lanjut dirinya menambahkan, tambahan suplemen BPNT ini merupakan bagian dari bantuan sosial program social safety net yang dialokasikan Pemprov Jatim guna mengintervensi warga terdampak covid-19 yang terpaksa kehilangan penghasilan.
“Khususnya yang bekerja di sektor non pertanian, seperti pedagang asongan, pemilik warung makan, dan lain sebagainya,” ujar Wagub Emil.
Dalam kesempatan yang sama, Wagub Emil menegaskan bahwa pihaknya turut mengawal dan memantau proses pemenuhan data KPM BPNT dari Kementerian Sosial RI untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jatim. Data-data KPM tersebut juga akan diverifikasi ulang.
“Ada kekhawatiran terkait ketepatan sasaran dari bantuan, termasuk baik itu dari pusat, provinsi maupun dari kabupaten kota, ataupun dana desa. Sebagai contoh dari kemarin saya mengawal, ada data di suatu daerah yang tadinya kuotanya sekian, kemudian berkurang. Mengapa ? Karena daerah itu secara mandiri mengusulkan untuk menghapus nama-nma penerima yang dianggap tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikannya, jika BPNT itu sudah terlanjur disalurkan kepada yang tidak berhak menerima, maka datanya akan dihapus. Kemudian pada bulan berikutnya, bantuan tersebut akan diberikan kepada yang lebih berhak menerima.
“Ini situasi yang perlu dukungan dari seluruh bupati dan walikota, karena bantuan ini harus sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Jadi jika tidak tepat sasaran, maka bisa dilaporkan dan diproses agar datanya bisa dihapus di sistem. Jika sudah dihapus, maka bisa diusulkan nama penerima lain yang tentunya lebih membutuhkan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, pihaknya bersama seluruh elemen, mulai di tingkat RT, RW, hingga kelurahan terus melakukan penelusuran agar para penerima bantuan dari pemerintah benar-benar tepat sasaran. Salah satunya, adalah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial RI.
“Kami mendapat kuota BLT dari Kementerian Sosial RI sebanyak 11.556 penerima, dari jumlah tersebut, sebanyak 556 sudah terdaftar by name by address. Sehingga banyak sekali masyarakat yang masuk di 556 ini merasa dirinya tidak setor data, baik itu KK atau KTP tetapi mendapat undangan untuk menerima bantuan, ini sedang kami telusuri,” katanya.
Berdasarkan hasil penelusuran, sebut Ika Puspitasari, ditemukan sekitar 416 KPM yang tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Contohnya, mereka memiliki mobil, rumahnya sangat mewah, bahkan ada yang orangnya sudah meninggal. Karena itu, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan kantor pos untuk dilakukan penundaan, atau di-pending sementara terhadap 416 temuan tersebut.
“Semoga dari 416 itu tidak ada yang sudah terlanjur dicairkan, tetapi kami upayakan agar nanti ada pengalihan kepada yang lebih berhak menerima,” tegas wanita yang akrab disapa Ning Ita ini.
Lebih lanjut dirinya menyampaikan, saat ini terdapat 10 e-warung yang tersebar di Kota Mojokerto.
Sebelum pandemi Covid-19, kesepuluh e-warung tersebut melayani total 6.500 KPM se kota Mojokerto, terdiri dari 4.500 KPM dari BPNT APBN, dan 2.000 KPM dari BPNT APBD.
“Setelah adanya Covid-19 ini, kami mendapat kuota tambahan untuk perluasan sebanyak 2.081 KPM. Jadi total KPM se-Kota Mojokerto yang mendapatkan BPNT adalah sekitar 8.500 dan dilayani di 10 e-warung yang tersebar di seluruh Kota Mojokerto. Kedepan, para KPM telah berkomitmen untuk bisa mandiri, sehingga nanti KPM-nya bisa dialihkan kepada yang lebih membutuhkan,” pungkasnya. (Syim)
