Foto.Melalui Aplikasi Zoom Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Atas Sembilan Raperda
Mojokerto,indexberita.com Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto menggelar rapat paripurna dengan agenda utama Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Atas Sembilan Raperda Kota Mojokerto Tahun 2020, Kamis (22/10/2020) di Gedung DPRD Kota Mojokerto, Jalan Gajahmada.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto, dan digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dengan pertimbangan masih mewabahnya virus Covid-19.
Dalam Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Atas Sembilan Raperda Kota Mojokerto Tahun 2020 yang sebelumnya disampaikan oleh Walikota Mojokerto, fraksi PDIP melalui jubir Ery Purwanti memberikan tanggapannya sebagai berikut :
Menyikapi Raperda tentang pengelolaan daerah Kota Mojokerto, Fraksi PDIP mengharapkan Pemkot Mojokerto dapat menyelanggarakan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diperoleh tanpa adanya temuan yang disebabkan oleh kesalahan andiminstrasif maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Bangunan Gedung, menurut Fraksi PDIP hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk mengamodir perkembangan pembangunan gedung yang melampaui ketentuan yang diatur dalam perda ini.
“Sementara itu terkait Raperda tentang Pengarusutamaan gender dalam konsideran, menimbang huruf B disebutkan masih terjadi ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan, sehingga dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkerluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipantang penting dan strategis untuk melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan daerah,” ujarnya.
Untuk Raperda Tentang Hari Jadi Kota Mojokerto, Fraksi PDIP menanyakan urgensi raperda ini, mengingat hari jadi Kota Mojokerto selalu diperingati, yang didasarkan pada surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor HK. 66 Tahun 1982.
Fraksi PDIP juga menanyakan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, fraksi PDIP menyoroti kemampuan keuangan Pemkot yang mana mengenai Pusat layanan kesehatan bisa tersedia satu di tingkat Kelurahan, bukan di Kecamatan.
“Lebih lanjut, Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum juga menjadi perhatian Fraksi PDIP. Jika yang dimaksud untuk menaikkan tarif retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, maka apakah tepat di tengah kondisi masyarakat seperti ini, yang tidak diketahui kapan berakhirnya,” imbuhnya.
Untuk Raperda Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, F-PDIP menyoroti ketentuan yang membedakan Raperda 2020 dengan Perda no 5 Tahun 2013.
F-PDIP juga menanyakan Raperda Tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Dalam hal ini, Perda nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda nomor 8 tahun 2016 belum dijalankan tapi sudah mau dirubah lagi.
Terakhir F-PDIP meminta kejelasan mengenai Raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyertaan modal Pemerintah Kota Mojokerto kepada PDAM Maja Tirta dan PT. BPRS Kota Mojokerto. “Dalam hal ini, apakah penyertaan modal masih perlu dibebankan, karena bagaimanapun juga namanya perusahaan haruslah dapat memberi keuntungan, bukan malah membebani keuangan daerah,” pungkasnya.(Syim/adv)
