MOJOKERTO,INDEXBERITA.COM – Proses pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Mojokerto tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dilaksanakan dalam rapat kerja antara badan anggaran DPRD Kota Mojokerto dengan tim anggaran pemerintah daerah Kota Mojokerto yang berlangsung selama empat hari yaitu mulai tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 27 Mei 2021.
Juru bicara Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kota Mojokerto Agus Wahjudi utomo, A.Md mengatakan, pada dasarnya semua fraksi dewan perwakilan rakyat daerah Kota Mojokerto menyetujui rancangan peraturan daerah kota mojokerto tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan menjadi peraturan daerah, dengan beberapa catatan sebagai berikut :
1. Laporan keuangan pemerintah kota tahun 2020 telah diaudit bpk dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pencapaian WTP yang ketujuh kalinya berturut-turut ini patut diapresiasi. Namun demikian pencapaian WTP janganlah dijadikan semacam seremonial semata. kedepan pencapaian WTP haruslah WTP yang lebih berkualitas, yakni WTP yang catatan-catatannya lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Permasalahan aset selalu menjadi rekomendasi BPK setiap tahunnya. pengelolaan aset memang tidak mudah, namun pemerintah kota mojokerto berkewajiban untuk mengurai satu persatu permasalahan aset ini agar tidak membebani neraca, yang menjadikan temuan BPK muncul tiap tahunnya. manajemen aset harus ditata dengan baik sebagai upaya untuk mengurai permasalahan aset.
3. Dalam hal pemeriksaan rutin terhadap pengelolaan keuangan di masing-masing OPD, dibutuhkan penguatan peran inspektorat sebagai mitra OPD untuk melakukan pembinaan dan pendampingan serta mengoptimalkan sistem pengendalian internal di masing-masing OPD. sehingga temuan bpk dapat diminimalisir jumlahnya, baik yang bersifat material maupun administratif.
4. Kebijakan anggaran belanja daerah hendaknya lebih diarahkan pada upaya untuk mendukung peningkatan pelayanan dasar, salah satunya adalah program penanggulangan banjir, sebagai salah satu prioritas pembangunan kota Mojokerto.
5. Dengan anggaran yang besar diharapkan program peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perkotaan serta pengembangan dan peningkatan fasilitas umum perkotaan dapat dilaksanakan dengan optimal serta dengan kualitas yang maksimal.
6. Pemerintah kota mojokerto hendaknya lebih intens dan maksimal untuk melakukan pembinaan terhadap umkm, terutama di masa pandemi seperti saat ini, sebagai wujud dari pelaksanaan program peningkatan ekonomi kerakyatan.
7. Kebutuhan akan teknologi informasi sebagai salah satu sarana bagi upaya peningkatan mutu pendidikan sangatlah urgen. untuk itu pemerintah kota mojokerto berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi ini di sekolah-sekolah sehingga dapat meringankan beban wali murid.
Lebih lanjut dikatakannya, hasil pembahasan rincian realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang telah disepakati adalah sebagai berikut :
I. Pendapatan
pendapatan sebesar 886 milyar 26 juta 211 ribu 545 rupiah 94 sen, terdiri dari :
1. pendapatan asli daerah sebesar 231 milyar 875 juta 337 ribu 605 rupiah 94 sen.
2. pendapatan transfer sebesar 636 milyar 533 juta 282 ribu 40 rupiah.
3. lain-lain pendapatan yang sah sebesar 17 milyar 617 juta 591 ribu 900 rupiah.
II. Belanja
belanja sebesar 804 milyar 407 juta 17 ribu 101 rupiah 88 sen, terdiri dari :
1. belanja operasi sebesar 648 milyar 143 juta 238 ribu 556 rupiah 21 sen.
2. belanja modal sebesar 113 milyar 437 juta 780 ribu 600 rupiah 21 sen.
3. belanja tak terduga sebesar 42 milyar 825 juta 997 ribu 945 rupiah 46 sen.
iii. surplus sebesar 81 milyar 619 juta 194 ribu 444 rupiah 6 sen.
iv. pembiayaan teridiri dari :
penerimaan daerah sebesar 187 milyar 689 juta 74 ribu 133 rupiah 11 sen.
v. sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar 269 milyar 308 juta 268 ribu 577 rupiah 17 sen.
Sementara itu,Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, alhamdulilah hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto dengan agenda persetujuan DPRD atas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang sebagaimana telah kita ikuti bersama penandatanganannya.
“Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Ketua, Wakil Ketua beserta segenap anggota DPRD Kota Mojokerto atas pemikiran serta kerjasama yang baik yang telah dilaksanakan bersama tim anggaran dan badan anggaran hingga tercapainya persetujuan DPRD,” ujarnya Jumat (28/5/2021) di Ruang Rapat DPRD Kota Mojokerto.
Lebih lanjut dikatakannya, pada kali ini saya yakin semua ini merupakan bagian dari upaya kita dalam kebersamaan sinergitas menuju kebaikan khususnya bagi kepentingan masyarakat dan kota Mojokerto yang lebih baik.
“Dengan diraihnya opini WTP selama 7 kali berturut-turut oleh pemerintah kota Mojokerto pada tanggal 7 Mei 2021 di Sidoarjo yang telah kami terima bersama Bapak Ketua DPRD Kota Mojokerto. Hal iti merupakan bukti konkret pelaksanaan komunikasi koordinasi dan kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif.
Masih kata Wali Kota Mojokerto, kedepannya semoga dapat menjadi langkah-langkah pelayanan publik yang lebih baik dan kreatif sesuai dengan harapan bersama saudara Ketua beserta segenap Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati.
“Saya berharap berbagai saran rekomendasi usulan serta pendapat yang telah disampaikan dalam pembahasan dapat segera dilaksanakan sehingga kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dijabarkan melalui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 ini dapat menjadi referensi untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tahun-tahun selanjutnya,” tutupnya.(Syim/Adv)
