Was-Was DPRD Kabupaten Mojokerto ,Barracuda Kirim Surat Audensi Soal Anggaran Perjalanan Milyaran
MOJOKERTO,INDEX BERITA.COM—Dalam rangka mewujudkan peran masyarakat untuk mewujudkanp enyelenggaraan pemerintah Kabupaten Mojokerto yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Barracuda Indonesia(Barisan Rakyat dan Cendekiawan Muda Indonesia) mengajukan permohonan silahturahmi dan audensi kepada DPRD Kabupaten Mojokerto pada Senin (20/3).
“Benar hari ini Kami telah mengirimkan surat permohonan silahturahmi dan audensi kepada
DPRD Kabupaten Mojokerto melalui tertuju Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Hj.Ainy
Zuroh, SE., MM. Surat sudah diterima oleh Sekretariat DPRD,” jawab Hadi Purwanto, ST.,
SH. selaku Ketua Umum Barracuda Indonesia sambil menunjukan bukti tanda terima surat
saat diklarifikasi awak media di Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto.
Pengamat kebijakan publik yang akrab dipanggil Hadi Gerung ini menerangkan bahwa materi
pokok permohonan audensi tersebut adalah terkait transparansi dan akuntabilitas kegiatan
perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020, 2021 dan 2022.
“Informasi terkait perjalanan dinas dan besarnya pagu anggaran yang digunakan pada
kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020, 2021 dan
2022 harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Tidak kalahpenting, apakah hasil kegiatan perjalanan dinas tersebut berdampak positif dan dapatdiimplementasikan kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto,” tegas Hadi Gerung.
Pokok pembahasan selanjutnya yang rencana dibahas dalam audensi tersebut adalan terkait
transparansi absensi kerja anggota DPRD Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020, 2021 dan
2022. Kemudian transparansi terkait rencana perjalanan dinas dan pagu anggaran biaya
perjalanan dinas kerja anggota DPRD Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2023.
“Hingga kiini DPRD Kabupaten Mojokerto tidak pernah mengumumkan hal-hal tersebut
kepada masyarakat apalagi menyediakan informasi-informasi terkait hal tersebut diatas yang mudah diakses oleh masyarakat luas setiap saat. Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan
akses tersebut. Kami prihatin atas tata kelola pelayanan publik DPRD Kabupaten Mojokerto.
Yang bagus di DPRD hanya bangunannya saja yang berdiri kokoh, sementara sistem
informasi dan pelayanan publik jauh dari yang diharapkan masyarakat,“ tegas Hadi
mengkritisi.
Hadi Gerung menegaskan bahwa persoalan ketersediaan informasi dan pelayanan tersebut
dapat diatasi dengan mudah, efisien dan efektif dengan memanfaatkan secara optimal web
resmi DPRD Kabupaten Mojokerto .
“Namun patut Kami sayangkan. Web resmi DPRD Kabupaten Mojokerto tersebut hanya
sekedar dibuat formalitas dan dijalankan asal-asalan. Hal ini terlihat dari tampilan konten
banyak yang kosong seperti pada konten profil sub konten struktur organisasi dan tugas
pokok serta fungsi.
Yang paling memalukan lagi adalah konten alamat yang masih bertuliskan
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 16 Mojokerto padahal Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto saat
ini beralamatkan di Jalan R.A. Basuni Sooko. Dari hal-hal kecil ini sudah tercermin bagaimana
kinerja anggota DPRD Kabupaten Mojokerto selama ini,” ungkap Hadi.
Diakhir wawancaranya, Hadi berharap dengan rencana kegiatan audensi tersebut nantinya
dapat membawa dampak positif bagi DPRD Kabupaten Mojokerto untuk terus berbenah lebih
baik selaku wakil rakyat yang mengemban amanah dan aspirasi masyarakat untuk sekiranya
dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Menurut rencana audensi itu sendiri akan dilaksanakan pada 5 April 2023.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Hj. Ayni Zuroh, SH.MM. saat dikonfirmasi
melalui WA mengatakan bahwa dirinya masih memenuhi undangan ke luar kota. Jadi belum
dapat menjawab pertanyaan yang dajukan oelh para awak media.(Syim)
