Home / Politik

Sabtu, 12 Maret 2022 - 13:11 WIB

Gubernur Jatim Akan Bawa Tanah dan Air Bumi Majapahit Ke IKN Baru

Gubernur Jatim Akan Bawa Tanah dan Air Bumi Majapahit Ke IKN Baru

Gubernur Jatim Akan Bawa Tanah dan Air Bumi Majapahit Ke IKN Baru

Gubernur Jatim Akan Bawa Tanah dan Air Bumi Majapahit Ke IKN Baru

MOJOKERTO,INDEX BERITA.COM—

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dan Walikota Mojokerto Ika Puspitasari secara langsung melakukan prosesi pengambilan tanah dan air bumi Majapahit dari situs Sumur Upas yang terletak di komplek Candi Kedaton, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, untuk dibawa ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu menindaklanjuti rencana Presiden RI Joko Widodo yang berniat memasukkan sebagian tanah dan air dari seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  dalam pembangunan IKN yang baru di Penajam Paser, Kalimantan Timur.

READ  Wali Kota Mojokerto Safari Ramadhan Sholat Shubuh di Langgar Waqaf Baiturrohman

Untuk merealisasikan rencana pembangunan IKN tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan gubernur se-Indonesia membawa sebagian tanah dan air daerah masing-masing ke lokasi ibu kota baru. Para kepala daerah akan melaksanakan instruksi itu secara serentak pada Minggu (13/3).

“Besok bersama seluruh gubernur se-Indonesia diundang ke Kalimantan Timur dan lusa pagi para gubernur akan bersama-sama ke titik nol geodesi IKN yang berada di Kalimantan Timur. Seluruh gubernur diminta membawa air, tanah dan pohon yang spesifik dari masing-masing provinsi untuk ditanam di IKN Nusantara,” jelas Gubernur Khofifah, Sabtu (12/3) siang.

READ  Dewan Soroti Anggaran SILPA yang Rendah dalam LPPA 2023 oleh Pj Walikota Mojokerto

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan, alasan utama Provinsi Jawa Timur mengambil tanah dan air bumi Majapahit menjadi perwakilan yang akan dibawa ke Kalimantan Timur, mengingat, nama calon IKN adalah Nusantara.

“Dari referensi yang saya baca, Nusantara adalah bagian dari Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Mahapatih Gajah Mada. Karena itu, saya sudah koordinasi dengan Walikota Mojokerto, Bupati Mojokerto, budayawan, tokoh adat, dan cendikiawan dari Unair dan ITS, bagaimana mekanismenya seperti apa, dan prosesnya dilakukan seperti apa, sehingga kita bisa bawa air dan tanah dari kerajaan Majapahit ini dibawa ke IKN,” tuturnya.

Khofifah berharap, prosesi pengambilan tanah dan air bumi Majapahit dapat menjadi kontribusi bagi Provinsi Jawa Timur. Karena, nama Nusantara yang ditentukan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi nama IKN baru, berada dalam Sumpah Palapa.

READ  Upacara Hari Jadi Kabupaten Mojokerto Ke 729, Bersama Bekerja Keras untuk Bangkit dan Maju.

“Insyaallah ini adalah satu kontribusi kita semua untuk bisa mereferensikan Nusantara seperti yang diharapkan oleh Mahapatih Gajah Mada, bahwa pulau-pulau yang terluar bisa dipersatukan. Jadi saat itu dibawah kekuasaan kerajaan Majapahit, tentunya sekarang dibawa negara Republik Indonesia,” jelasnya.

Setelah melakukan prosesi pengambilan tanah dan air bumi Majapahit di situs Sumur Upas, Khofifah bersama Bupati Ikfina dan Ning Ita melanjutkan perjalanan menuju Situs Kumitir yang berada di Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto untuk melakukan peninjauan. (Syim)

Share :

Baca Juga

Deklarasi Ikfina Dan Bara Jangan Di Kecilkan Pilbup Mojokerto

Politik

Deklarasi Ikfina Dan Bara Jangan Di Kecilkan Pilbup Mojokerto

Politik

Jelang Pemilu 2024; , KPU  Kab Mojokerto Gelar Gathering  menggandeng wartawan untuk berikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,

Politik

Paripurna DPRD Mojokerto Bahas Raperda Dana Cadangan Pemilu 2024

Jatim

Meriahkan Hari Jadi Kota Mojokerto Ke 105 Hadirkan Farel Prayoga

Politik

Tahapan dan Jadwal Pilkada Serentak Tahun 2024

Politik

Grand Final Lomba Kolase dan Fashion Show, Bupati Ikfina Siapkan Kado HUT RI Ke Satu Abad

Politik

Suarakan Yel -yel  Dan Bergemuruh Warga  Gumul  Sambut Kedatamgan IKBAR 

Politik

Rapat Paripurna, Bupati Mojokerto Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi Terhadap Rancangan Perubahan APBD 2023
?>