MOJOKERTO .Indexberita.com DPRD Kabupaten Mojokerto menyatakan kesiapan untuk mendukung rencana pemindahan ibu kota kabupaten. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuhro, yang menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak pernah bermaksud menghambat program strategis tersebut.
Menurut Ayni, DPRD justru ingin memastikan bahwa rencana pemindahan pusat pemerintahan itu dilakukan dengan persiapan yang matang serta perhitungan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di masa mendatang.
Ia menilai, pemindahan ibu kota kabupaten merupakan kebijakan besar yang memerlukan kajian komprehensif, baik dari sisi perencanaan pembangunan, kesiapan anggaran, hingga dampaknya terhadap masyarakat.
“Pada prinsipnya DPRD mendukung, namun semua harus dihitung secara detail. Kemampuan fiskal daerah serta kebutuhan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan utama,” ujarnya kepada awak media, Senin (2/3/2026).
Sebagai bentuk komitmen, DPRD telah menyetujui pengalokasian anggaran sebesar Rp100 miliar dalam APBD Tahun 2026. Anggaran tersebut direncanakan untuk pembelian lahan tahap awal sebagai bagian dari persiapan pemindahan pusat pemerintahan.
Meski demikian, DPRD meminta agar seluruh tahapan dipenuhi sesuai prosedur, mulai dari penyusunan kajian akademik, penyesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hingga proses penilaian harga tanah oleh lembaga appraisal yang memiliki sertifikasi resmi.
Ayni juga menekankan pentingnya penyusunan master plan yang jelas, termasuk kebutuhan luas lahan serta estimasi total anggaran pembangunan ibu kota baru. Dengan perencanaan jangka panjang yang matang, pembangunan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
Selain itu, DPRD juga mengingatkan agar pengalaman masa lalu yang sempat menghambat rencana serupa tidak kembali terjadi, terutama terkait persoalan teknis maupun spekulasi harga lahan.
Belajar dari sejumlah daerah yang telah berhasil memindahkan pusat pemerintahannya, DPRD optimistis Kabupaten Mojokerto juga mampu merealisasikan rencana tersebut apabila didukung perencanaan yang baik serta sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Melalui kolaborasi yang solid, pemindahan ibu kota kabupaten diharapkan dapat menjadi momentum baru bagi pembangunan daerah yang lebih tertata, modern, dan mampu mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah.(ADV/Syim)
