Home / Pemerintah

Rabu, 30 Juli 2025 - 10:52 WIB

Sekda Sidoarjo: Pelayanan Prima adalah Kunci Pemerintahan yang Baik

Sidoarjo, IndexBerita.com — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Salah satu upayanya diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025.

Kegiatan itu merupakan agenda tahunan dalam mengevaluasi dan memperbaiki layanan publik di wilayah Sidoarjo. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, Selasa (29/07/2025).

Acara yang digelar di Ruang Delta Graha tersebut diikuti oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Puskesmas, serta Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Sidoarjo.

READ  Perhutani Mojokerto & PT Gloster Tinjau Kualitas Kayu di RPH Babatan untuk Perkuat Pasokan Furnitur

Dalam kesempatan itu Fenny menegaskan bahwa pelayanan publik yang prima merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pelayanan publik yang prima adalah kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi kinerja pelayanan publik sangat penting dilakukan secara rutin agar setiap kekurangan bisa diidentifikasi dan segera diperbaiki,” ujarnya.

Fenny juga menekankan bahwa PEKPPP bukan sekadar menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP), melainkan menjadi instrumen penting dalam mendorong perbaikan dan inovasi pelayanan secara menyeluruh.

READ  Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto, Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2022

“PEKPPP memberikan ruang bagi kita untuk secara berkala mengevaluasi kinerja pelayanan publik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk perbaikan,” tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, PEKPPP mencakup enam aspek utama, yaitu: Kebijakan Pelayanan Publik, Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi Pelayanan.

Dengan memahami dan menerapkan keenam aspek tersebut, diharapkan proses evaluasi menjadi lebih komprehensif dan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan dalam peningkatan mutu pelayanan.

READ  GILIRAN 37 WARGA BINAAN RISIKO TINGGI JAWA TIMUR DILAYAR KE NUSAKAMBANGAN

Fenny juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap tahapan evaluasi dan perbaikan pelayanan. Menurutnya, pelayanan publik yang efektif, efisien, dan ramah masyarakat hanya bisa dicapai dengan inovasi berkelanjutan serta keterlibatan semua pihak.

“Saya tekankan bahwa sosialisasi ini bukan hanya tentang angka atau peringkat. Lebih dari itu, ini adalah momentum untuk belajar, berbenah, dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Hasil IPP harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik, menciptakan inovasi, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintahan,” pungkasnya. (Syim)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Kalapas Mojokerto Hadiri Pelantikan dan Pisah Sambut Pejabat Eselon IV di Lapas Kelas IIB Klaten

Pemerintah

Pemkot Mojokerto Tegaskan Kehadiran di KPK untuk Rakor, Bukan Pemeriksaan

Pemerintah

Pemusnahan Rokok Ilegal di Mojokerto Capai Rp16,6 Miliar, Gus Barra Terima Penghargaan

Pemerintah

HPN 2026, Wali Kota Mojokerto Tekankan Peran Pers Jaga Stabilitas Daerah dan Dukung Program Nasional

Pemerintah

Wujud Moderasi Beragama, Pj. Wali Kota Mojokerto Ali Kuncoro Inisiasi Program Bersih-Bersih Rumah Ibadah

Pemerintah

Tindak Lanjuti Pandangan Fraksi, DPRD Kabupaten Mojokerto Kembali Gelar Rapat Paripurna

Pemerintah

Pemotongan TKD Rp 316 Miliar Berdampak ke Desa, Ratusan Perangkat Demo Pemkab Mojokerto

Pemerintah

Evaluasi dan Penguatan PPID Kota Mojokerto Tahun 2024, Wujud Komitmen Keterbukaan Informasi Publik
?>