Foto KBPP Polri Kalteng Tolak RUU HIP,
Jangan Menyakiti Hati Pejuang.
Palangka Raya Indexberita.com – RUU HIP juga menyulut kontroversi karena tidak menyertakan TAP MPRS mengenai pembubaran PKI dalam drafnya. Di bagian ‘mengingat’ dalam draf RUU HIP, terdapat pasal UUD Negara RI 1945 dan berbagai Tap MPR. Ada 8 landasan hukum di draf RUU HIP, namun tak ada Tap MPRS mengenai pembubaran PKI yang masuk didalamnya 16/6/20
Tap MPRS mengenai pembubaran PKI itu bernama lengkap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham Komunis atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.
Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 ini ditetapkan oleh Ketua MPRS Jenderal TNI AH Nasution pada 5 Juli 1966. Suasana saat itu, Indonesia telah dikecamuk peristiwa G30S/PKI, serta aksi-aksi yang menyusul sesudahnya.
” Ini bisa menumbuh kembangkan Partai terlarang di Indonesia Anggota Dewan seharusnya menghargai para Pejuang 45 yang sudah susah payah mengusir penjajah dan menyadarkan rakyat bangsa Indonesia untuk tidak menyengsarakan masyarakat kembali di Tahun 1965,” Kata Hadiboy.
Pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final. Sebab, berdasarkan Tap MPR No I Tahun 2003, tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut Tap MPRS XXV Tahun 1966.
Ini yang harus pertahankan jangan mengubah tatanan Hidup Ideolagi Pancasila, Pancasila pada alenia 1 sampai 5, ini sudah tepat dengan ajaran Umat beragama, Ketuhanan Yang Masa Esa ( Tunggal) walaupun kita berbeda keyakinan dan suku bangsa tetap satu juga, satu arah. (Red)
