Home / Pemerintah

Rabu, 15 Oktober 2025 - 13:12 WIB

DPRD Kota Mojokerto Kawal Nasib 18 Pegawai Non-ASN, Datangi Langsung KemenPAN-RB di Jakarta

Utama

MOJOKERTO, INDEXBERITA.COM DPRD Kota Mojokerto kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan kepastian kerja bagi tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN). Pimpinan dewan bahkan turun langsung ke Jakarta untuk menemui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (14/10), guna menindaklanjuti aspirasi 18 pegawai non-ASN yang belum masuk dalam daftar pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, bersama Wakil Ketua Hadi Prayitno dan Arie Hernowo. Mereka diterima oleh perwakilan KemenPAN-RB untuk membahas kejelasan status pegawai yang belum terakomodasi dalam formasi PPPK tahun ini.

READ  DPRD Kota Mojokerto Sahkan KUA-PPAS 2026 dan Tujuh Raperda Baru

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Arie Hernowo, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral DPRD terhadap para tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi.

“Kami datang untuk memastikan nasib 18 pegawai non-ASN yang tidak tercantum dalam daftar PPPK paruh waktu. Mereka sudah mengabdi bertahun-tahun dan pernah menyampaikan aspirasi melalui hearing di DPRD,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (15/10/2025).

READ  Jumat Bangkit, Bupati Mojokerto Dorong Kesehatan Pegawai

 

Berdasarkan data dari BKPSDM Kota Mojokerto, sebanyak 1.123 nama telah dinyatakan lolos seleksi PPPK paruh waktu. Namun, 18 tenaga non-ASN yang tergabung dalam Forum Perjuangan Pegawai Non-ASN Kota Mojokerto tidak termasuk dalam daftar tersebut. Kondisi ini mendorong DPRD untuk mencari kejelasan langsung ke pemerintah pusat.

Arie Hernowo menambahkan, dalam pertemuan dengan KemenPAN-RB, Kota Mojokerto bukan satu-satunya daerah yang mengajukan usulan susulan. Setidaknya terdapat lima daerah lain yang juga menyampaikan permintaan serupa.

READ  Audensi, PJ Wali Kota Siap Mendukung Program  PWI Mojokerto Raya

“Kami sudah menyampaikan agar 18 pegawai ini bisa diberi prioritas untuk masuk dalam formasi PPPK paruh waktu. Hasilnya cukup positif karena masih ada peluang bagi mereka untuk diakomodasi,” terang Arie.

 

DPRD Kota Mojokerto berharap KemenPAN-RB dapat mempertimbangkan usulan tersebut dengan bijak, mengingat para tenaga non-ASN tersebut selama ini memiliki kontribusi besar dalam mendukung pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.(Syim/ADV)

 

 

 

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Pj Gubernur Jatim Evaluasi Program Outing Class Pasca Tragedi Pantai Srini

Pemerintah

Paskibraka Jombang Mulai Berlatih Pasca Menerima Bendera Latihan Dari Bupati

Pemerintah

Cegah Stunting Jaga Kwalitas Makanan, Bupati Ikfina Juga Tekankan Pembentukan Karakter Anak

Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Mojokerto Gelar Musrenbang RPJMD 2025-2029, Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah

Kerja Sama Pemkab dan Bea Cukai, 13,6 Juta Rokok Ilegal Dimusnahkan

Pemerintah

Dinas Kesehatan Gelar Apel Ikrar Netralitas Dalam Pemilu 2024

Pemerintah

Pj Wali Kota Mojokerto Tekankan Pentingnya Inovasi dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik

Pemerintah

Fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto Sampaikan Pandangan Umum Terhadap 3 Raperda
?>