Home / Pemerintah

Rabu, 15 Oktober 2025 - 13:12 WIB

DPRD Kota Mojokerto Kawal Nasib 18 Pegawai Non-ASN, Datangi Langsung KemenPAN-RB di Jakarta

Utama

MOJOKERTO, INDEXBERITA.COM DPRD Kota Mojokerto kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan kepastian kerja bagi tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN). Pimpinan dewan bahkan turun langsung ke Jakarta untuk menemui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (14/10), guna menindaklanjuti aspirasi 18 pegawai non-ASN yang belum masuk dalam daftar pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, bersama Wakil Ketua Hadi Prayitno dan Arie Hernowo. Mereka diterima oleh perwakilan KemenPAN-RB untuk membahas kejelasan status pegawai yang belum terakomodasi dalam formasi PPPK tahun ini.

READ  Pemeriksaan Kesehatan WBP di Poliklinik, Lapas Mojokerto Komitmen Jaga Layanan Kesehatan

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Arie Hernowo, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral DPRD terhadap para tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi.

“Kami datang untuk memastikan nasib 18 pegawai non-ASN yang tidak tercantum dalam daftar PPPK paruh waktu. Mereka sudah mengabdi bertahun-tahun dan pernah menyampaikan aspirasi melalui hearing di DPRD,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (15/10/2025).

READ  Mas Pj Wali Kota Mojokerto Ajak Pelajar Budayakan Bersepeda

 

Berdasarkan data dari BKPSDM Kota Mojokerto, sebanyak 1.123 nama telah dinyatakan lolos seleksi PPPK paruh waktu. Namun, 18 tenaga non-ASN yang tergabung dalam Forum Perjuangan Pegawai Non-ASN Kota Mojokerto tidak termasuk dalam daftar tersebut. Kondisi ini mendorong DPRD untuk mencari kejelasan langsung ke pemerintah pusat.

Arie Hernowo menambahkan, dalam pertemuan dengan KemenPAN-RB, Kota Mojokerto bukan satu-satunya daerah yang mengajukan usulan susulan. Setidaknya terdapat lima daerah lain yang juga menyampaikan permintaan serupa.

READ  Iklan Cukai Pemerintah Kabupaten Mojokerto Pemberantasan Rokok Ilegal Tahun 2024

“Kami sudah menyampaikan agar 18 pegawai ini bisa diberi prioritas untuk masuk dalam formasi PPPK paruh waktu. Hasilnya cukup positif karena masih ada peluang bagi mereka untuk diakomodasi,” terang Arie.

 

DPRD Kota Mojokerto berharap KemenPAN-RB dapat mempertimbangkan usulan tersebut dengan bijak, mengingat para tenaga non-ASN tersebut selama ini memiliki kontribusi besar dalam mendukung pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.(Syim/ADV)

 

 

 

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Rapat Evaluasi LKPj Wali Kota Mojokerto,Respon Konstruktif Pj Wali Kota Terhadap Rekomendasi Dewan”

Pemerintah

Perhutani Mojokerto Menjadi Lokasi Penyelenggaraan Sinergi Rimbawan oleh Gubernur Jawa Timur

Pemerintah

Pemkot Tegaskan BOSDA untuk Ringankan Warga Kota Mojokerto

Pemerintah

RPJMD 2025–2029 hingga Pertanggungjawaban APBD 2024 Dibahas di Paripurna DPRD Mojokerto

Pemerintah

Eri Purwanti Dorong DPRD Kota Mojokerto Lebih Aktif Awasi Kinerja Pemerintah Daerah

Pemerintah

Sukses Atasi Stunting, Kota Mojokerto Terima Dana Insentif Fiskal Rp 6 Miliar dari Kemenkeu

Pemerintah

Kecamatan Puri Gelar Gerak Jalan Meriahkan Peringatan HUT RI ke-78

Pemerintah

Plt. Bupati Sidoarjo Siapkan Program Bedah Rumah Firia Setianingsih
?>