Maluku, indexberita.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Buru kembali mendesak Penjabat Bupati Buru Dr. Jalaludin Salampesy untuk meyelesaikan persoalan lahan yang di gusur oleh PT Inagro Cipta Nusantara di Desa Bara Kecamatan Finalisela Kabupaten Buru Provinsi Maluku
Aksi yang dilakukan oleh PMII cabang Buru di kantor Bupati guna untuk memastikan keberpihakan PJ Bupati dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada masyarakat Desa Bara, Senin 29/4/2024 lalu
Aksi demonstrasi yang berjalan beberapa jam kemudian di halaman kantor bupati pun sontak di respon langsung oleh PJ Bupati Buru yang baru saja tiba dari Jakarta. Tidak lama pegawai kantor bupati berkoodinasi dengan para mahasiswa, mereka pun mau ikut untuk menemui PJ Bupati di ruang kerjanya.
Menurut ketua PMII cabang Buru Abdul Nurlatu, Bupati telah menyampaikan bahwa persoalan PT Inagro Cipta Nusantara itu telah di selesaikan oleh raja raja di petuanan masing – masing
” Namun hasil advokasi kami PMII dilapangan berbeda dengan apa yang sampaikan oleh PJ Bupati, karena menurutnya masih ada keluhan yang di sampaikan oleh masyarakat, contohnya kejadian yang terjadi di masyarakat desa Bara. Semua masyarakat pada mengeluh dengan lahan mereka yang di gusur tanpa ada konfirmasi sehinga terjadi demonstrasi oleh warga setempat”, jelas Abdul kepada indexberita.com
Sadangkan pernyataan PJ Bupati Buru di depan para demonstran sampai kemarin juga masih mengambang.
” Padahal kita tau betul beliau adalah Top Eksekutif yang kemudian memiliki kewenangan full secara adimistrasi dalam hal ini masuknya PT Inagro Cipta Nusantara ke pulau Buru”, tambah Abdul.
Oleh karna itu, menyaksikan keterangan PJ Bupati seakan-akan sengaja melempar tanggung jawab kepada raja raja petuanan untuk berhadap – hadapan langsung dengan masyarakat terkait problematika yang terjadi di desa Bara untuk beliau menghindar dari persoalan ini.
” Padahal sebagai kepala pemerintahan PJ Bupati seharusnya menjaga tatanan Kai Wai (kaka – adik) dan menjaga psikologis masyarakat dalam hubungan orang basudara di negeri RETE MENA BARA SEHE, meskipun kepentingan daerah untuk mendorong investasi harus di lakukan,tanpa juga mengabaikan hak hak masyarakat,” Ungkap Ketum PMII Buru.
Red : K. Facey