Home / Hukum

Rabu, 30 Desember 2020 - 18:01 WIB

MUI Kota Mojokerto Dukung Pemerintah FPI Di Bubarkan

Foto.MUI Kota Mojokerto Dukung Pemerintah FPI Di Bubarkan

MOJOKERTO.INDEXBERITA.COM Keputusan pemerintah membubarkan Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) melalui Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani enam menteri/kepala lembaga terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan.

Dukungan juga terjadi di lapisan tingkat bawah, atau tepatnya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mojokerto. Melalui Ketua Mohammad Rofi’i Ismail, MUI Kota Mojokerto berharap agar keputusan ini bisa diterima oleh semua pihak.

Rofi’i juga meminta agar Pemerintah tidak hanya tegas kepada FPI, tetapi juga harus berani melalukan tindakan serupa kepada ormas lain yang dengan sengaja mengganggu stabilitas nasional, kaitannya dengan niat merubah UUD 1945, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika dengan ideologi lain. Sebab menurutnya, ideologi ini merupakan hasil kerja keras para pejuang dan ulama dalam upaya kemerdekaan Indonesia.

READ  Puluhan motor balap liar diamankan Polres Mojokerto

“Mereka (ulama) ini adalah yang sudah mewariskan kepada kita kesepakatan, harus kita pegang teguh dan harus kita ikuti,” ujarnya dalam keterangan yang disampaikan dalam video rekaman, Rabu (30/12/2020).

READ  Patroli Skala Besar, Polres Kediri Amankan Belasan Kendaraan Tak Penuhi Standar

Sedangkan yang berusaha memecah belah persatuan bangsa ini, begitu juga yang membuat keresahan di tengah masyarakat, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menindak tegas dan juga membubarkan ormas tersebut.

Seperti diketahui, Pemerintah secara resmi telah membubarkan ormas FPI melalui Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

READ  Polri Pastikan Penanganan Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur Sesuai Prosedur

Isi SKB yang berlaku mulai 30 Desember 2020 itu dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej. Ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.

Share :

Baca Juga

Utama

Hukum

Beroperasi Saat Ramadhan, Polres Mojokerto Gerebek Dua Arena Judi Ayam Di Trowulan
Jelang Final Piala Gubernur, Polres Mojokerto Kota Lakukan Penyekatan di Simpang Mlirip Yang Merupakan Akses Utama Menuju Surabaya

Hukum

Jelang Final Piala Gubernur, Polres Mojokerto Kota Lakukan Penyekatan di Simpang Mlirip Yang Merupakan Akses Utama Menuju Surabaya

Hukum

Polda Jatim Back Up Penanganan Gangster di Surabaya

Hukum

Motor Ditemukan, Korban Curanmor Mengucapkan Terima Kasih Kepada Polresta Mojokerto

Hukum

Kapolda Jatim Mengecek Kesiapan Malam Gebyar Nusantara Gemilang Jawa Timur 2022

Hukum

Demi Keamanan Dan Keselamatan Personil Polresta Mojokerto Gelar Sispam Mako
Tetap Jaga Kesehatan Dengan Tingkatkan Imunitas, Kapolres Laksanakan Vaksin Influenz

Hukum

Tetap Jaga Kesehatan Dengan Tingkatkan Imunitas, Kapolres Laksanakan Vaksin Influenz

Hukum

Sie Propam Gelar Gaktibplin HP Anggota Antisipasi Judi Online di Internal Polri*
?>