Home / Hukum

Selasa, 16 Juli 2019 - 09:19 WIB

Sidang Kip Empat Kepala Desa Tidak Hadir

MOJOKERTO. SOROTINDOMEDIA.COM Bertempat di Hotel Royal Trawas Kabupaten Mojokerto selasa (16/7/2019) Sidang komisi informasi Jawa Timur, antara pemohon baracudda Indonesia melawan termohon, yakni sejumlah empat Kepala Desa (Kabupaten Mojokerto)

Dari empat Kades yang disidangkan diantaranya Kades Desa Tampungrejo Kecamatan Puri, Kades Wringinrejo Kecamatan Sooko, Kades Katemasdungus Kecamatan Puri, Kades Peterongan Kecamatan Bangsal.

Ketua Baracudda Mojokerto, Hadi Purwanto menyampaikan, proses sidang informasi komisi Jawa Timur ini berawal dari Kekecewaan terhadap pemerintahan desa, sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang korelasinya dengan penggunaan anggaran Negara, tetapi sebagian dari mereka kurang tranparan soal penggunaan anggaran.

READ  Kapolresta Mojokerto dan Dandim 0815 Bagi-bagi Takjil Sambil Sosialisasikan Larangan Mudik

,”Sesuai dengan azas Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa harus tranparan dan akutabel,”Jelasnya.

Hadi menambahkan, sejumlah 299 desa di Kabupaten Mojokerto sudah kami layangkan surat, pihak kami meminta data tentang salinan Perdes, dan salinan SPJ tetapi hampir 99 persen keberatan memberikan data tersebut, setelah 14 hari tak ada tanggapan, berhak secara hukum mengajukan sengketa informasi,” ulasnya.

Masih kata Hadi, semestinya Kades bisa hadir dalam sidang kali ini, akan lebih cepat untuk diputuskan, tapi sayang sidang saat ini dari pihak Kades dilimpahkan ke pihak pengacara.

READ  Kapolresta Mojokerto Dalam Program Jubah Sampaikan Pesan Menyentuh Kepada Anak Yatim

Sidang sengketa Keterbukaan informasi publik ini di mulai sejak pukul 09.00 hingga pukul 14.00, Sejumlah empat Kepala Desa melalui kuasa hukumnya Rizal halimah, SH. Telah mengikuti jalannya sidang, namun dalam persidangan ke empat Kades tersebut semua mengalami penundaan.

Sementara Kuasa Hukum dari empat Kepala Desa, Rizal halimah SH mengatakan, hingga sidang berlangsung secara formil pihaknya belum menerima permohonan persoalan yang disengketakan.

READ  Tracing Contact Covid-19, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Dampingi Tim Tracer Puskesmas Kedundung

Baik dari pihak pemohon maupun dari pihak Komisi informasi publik Jawa Timur,sehingga pihak kami belum bisa menjelaskan secara detail “katanya.

Sekedar diketahui sidang KIP termohon Kades Tampung rejo dalam agenda awal pembuktian dipimpin oleh hakim Nur Aminuddin, S, ag, Kades Peterongan dipimpin oleh hakim Herma retno p, SE, Kades Katemasdungus dipimpin hakim Edy purwanto, dan sidang Kades Wringin rejo dipimpin Dr lely mindarti.

Di tambahkan masih ada lagi sidang lanjutan yang akan di gelar besok (Syim)

Share :

Baca Juga

Hukum

Kita Wajib Kenalkan Rambu Lalin Sejak Dini

Hukum

KPK RI Gelar Rakord Pencegahan Korupsi Bersama Forkopimda Mojokerto

Hukum

Senyum Lebar Ibu Mulyani Menerima Bantuan Kursi Roda Dari Kapolresta Mojokerto

Hukum

Kapolda Lantik 631 Bintara Remaja di SPN Polda Jatim

Hukum

Tim Covid Hunter Polresta Mojokerto Evakuasi Dua Pasien Terpapar Covid-19

Hukum

Kapolda Jatim Berikan 250 Unit Sepeda Motor dan 2 Unit Ambulance Demi Menunjang Kinerja Babinkantibmas

Hukum

Bandel ,Tak pakek Masker Pengendara Motor Terjaring Operasi Yustisi

Hukum

Mantan Kades Sumberwuluh Riyantono Di Tahan kejari Korupsi Dana DD