Home / Hukum

Selasa, 16 Juli 2019 - 09:19 WIB

Sidang Kip Empat Kepala Desa Tidak Hadir

MOJOKERTO. SOROTINDOMEDIA.COM Bertempat di Hotel Royal Trawas Kabupaten Mojokerto selasa (16/7/2019) Sidang komisi informasi Jawa Timur, antara pemohon baracudda Indonesia melawan termohon, yakni sejumlah empat Kepala Desa (Kabupaten Mojokerto)

Dari empat Kades yang disidangkan diantaranya Kades Desa Tampungrejo Kecamatan Puri, Kades Wringinrejo Kecamatan Sooko, Kades Katemasdungus Kecamatan Puri, Kades Peterongan Kecamatan Bangsal.

Ketua Baracudda Mojokerto, Hadi Purwanto menyampaikan, proses sidang informasi komisi Jawa Timur ini berawal dari Kekecewaan terhadap pemerintahan desa, sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang korelasinya dengan penggunaan anggaran Negara, tetapi sebagian dari mereka kurang tranparan soal penggunaan anggaran.

READ  Kapolresta Mojokerto Giat Patroli Sekala Besar Dan Cek PPS Di Sejumlah Tempat

,”Sesuai dengan azas Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa harus tranparan dan akutabel,”Jelasnya.

Hadi menambahkan, sejumlah 299 desa di Kabupaten Mojokerto sudah kami layangkan surat, pihak kami meminta data tentang salinan Perdes, dan salinan SPJ tetapi hampir 99 persen keberatan memberikan data tersebut, setelah 14 hari tak ada tanggapan, berhak secara hukum mengajukan sengketa informasi,” ulasnya.

Masih kata Hadi, semestinya Kades bisa hadir dalam sidang kali ini, akan lebih cepat untuk diputuskan, tapi sayang sidang saat ini dari pihak Kades dilimpahkan ke pihak pengacara.

READ  Kapolresta Mojokerto Tinjau Kesiapan Posko PPKM Mikro Desa Sidorejo

Sidang sengketa Keterbukaan informasi publik ini di mulai sejak pukul 09.00 hingga pukul 14.00, Sejumlah empat Kepala Desa melalui kuasa hukumnya Rizal halimah, SH. Telah mengikuti jalannya sidang, namun dalam persidangan ke empat Kades tersebut semua mengalami penundaan.

Sementara Kuasa Hukum dari empat Kepala Desa, Rizal halimah SH mengatakan, hingga sidang berlangsung secara formil pihaknya belum menerima permohonan persoalan yang disengketakan.

READ  Layanan Pengaduan Daring, Polres Tulungagung luncurkan "Kandani"

Baik dari pihak pemohon maupun dari pihak Komisi informasi publik Jawa Timur,sehingga pihak kami belum bisa menjelaskan secara detail “katanya.

Sekedar diketahui sidang KIP termohon Kades Tampung rejo dalam agenda awal pembuktian dipimpin oleh hakim Nur Aminuddin, S, ag, Kades Peterongan dipimpin oleh hakim Herma retno p, SE, Kades Katemasdungus dipimpin hakim Edy purwanto, dan sidang Kades Wringin rejo dipimpin Dr lely mindarti.

Di tambahkan masih ada lagi sidang lanjutan yang akan di gelar besok (Syim)

Share :

Baca Juga

Gunakan Helm Corona, Srikandi Polres Mojokerto Kembali Edukasi Covid-19 Dan Tebar Masker Gratis

Hukum

Gunakan Helm Corona, Srikandi Polres Mojokerto Kembali Edukasi Covid-19 Dan Tebar Masker Gratis

Hukum

Puluhan Kendaraan Tak Sesuai Spektek di Cek Kapolresta Mojokerto, Salah Satunya ini

Hukum

Candimas, Kapolresta Mojokerto : Terkait Berita Hoax, Cari Sumber dan Ahlinya

Hukum

Surprize Dari Danrem 082/CPYJ dan Dandim 0815 Mojokerto Di Hari Bhayangkara ke 74

Hukum

Ngopi Bareng Polsek Wonosalam Dengan Pengurus PSHT, PAGARNUSA dan IKS Kecamatan Wonosalam

Hukum

Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, Polresta Mojokerto Gelar Apel Kontijensi

Hukum

Kapolresta Mojokerto Tinjau Vaksinasi Booster Serentak di PCNU Sekaligus Vidcon Bersama Kapolri

Hukum

Fenomena BBM, Kapolresta Mojokerto : Kita Tingkatkan Patroli Rutin dan Sosialisasi di SPBU
?>